Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 21 July 2026

Created: 21 July 2026

Purwodadi – Pelayanan publik yang semakin baik tidak hanya ditentukan oleh kinerja masing-masing perangkat daerah, tetapi juga oleh kemampuan seluruh unsur pemerintahan bekerja dalam satu arah. Kolaborasi menjadi kunci agar setiap program saling mendukung, penggunaan anggaran lebih efektif, dan hasil pembangunan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Widodo Joko Nugroho, saat memimpin apel pagi ASN di lingkungan Sekretariat Daerah, Bapperida, BPPKAD, dan Satpol PP Kabupaten Grobogan, Senin (20/7/2026).

Dalam arahannya, Widodo mengajak seluruh aparatur untuk terus membangun kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang berdampak. Menurutnya, setiap ASN memiliki peran sebagai penggerak roda pemerintahan sekaligus mendukung pergerakan perekonomian daerah melalui pelaksanaan tugas yang profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ia juga mengingatkan pentingnya menghilangkan ego sektoral dalam pelaksanaan tugas. Menurutnya, berbagai program pembangunan tidak dapat diselesaikan oleh satu bagian atau satu perangkat daerah saja, tetapi membutuhkan kerja sama yang erat antarseluruh unsur pemerintahan.

"Jangan ego sektoral antarbagian, antarbidang, maupun antarperangkat daerah. Kita membutuhkan kolaborasi untuk mewujudkan visi dan misi Bupati," tegasnya.

Widodo menjelaskan bahwa semangat tersebut sejalan dengan arah Reformasi Birokrasi yang kini menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai salah satu pendekatan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi Birokrasi tidak lagi hanya berfokus pada penyempurnaan administrasi, tetapi diarahkan untuk menghadirkan birokrasi yang lebih responsif, adaptif, dan mampu memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat.

Melalui pendekatan tersebut, setiap perangkat daerah didorong untuk saling memperkuat peran sesuai tugas dan fungsinya dalam mendukung berbagai prioritas pembangunan daerah, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, pengendalian kemiskinan, penguatan perekonomian daerah, pengendalian inflasi, hingga percepatan investasi. Karena itu, koordinasi dan sinergi antarsektor menjadi bagian penting agar setiap program dapat berjalan lebih efektif.

Widodo menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh capaian masing-masing perangkat daerah, tetapi juga oleh kemampuan seluruh unsur pemerintahan membangun kerja sama yang saling mendukung. Dengan mengesampingkan ego sektoral, setiap kebijakan dan program dapat saling melengkapi sehingga manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat.

Melalui semangat kolaborasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan terus mendorong budaya kerja yang semakin sinergis di lingkungan pemerintahan. Dengan langkah itu, pelaksanaan program diharapkan berjalan lebih efektif, pelayanan publik terus meningkat, serta visi dan misi pembangunan daerah dapat diwujudkan secara lebih optimal demi kesejahteraan masyarakat. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 17 July 2026

Created: 17 July 2026

Purwodadi– Jalan yang dibangun, gedung sekolah yang diperbaiki, hingga berbagai layanan pemerintah yang dimanfaatkan masyarakat berawal dari proses pengadaan barang dan jasa. Karena itu, pengadaan tidak sekadar berbicara tentang administrasi atau pemenuhan prosedur, tetapi juga memastikan setiap anggaran daerah digunakan secara tepat, transparan, dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, saat membuka Sosialisasi Pencatatan Non-Tender dan Swakelola pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Purwodadi, Kamis (16/7/2026). Kegiatan ini diikuti pejabat yang menangani pengadaan barang dan jasa dari perangkat daerah serta unsur terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Dalam arahannya, Anang mengingatkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu bidang yang selalu menjadi perhatian dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, seluruh proses harus dilaksanakan sesuai ketentuan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya.

"Salah satu yang menjadi perhatian aparat pengawas adalah pengadaan barang dan jasa. Karena itu, pastikan seluruh proses berpedoman pada aturan, SOP, serta memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran," ujarnya.

Namun, menurutnya, tata kelola yang baik tidak cukup hanya mengandalkan aturan dan prosedur. Integritas setiap pelaksana tetap menjadi faktor utama untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

"Kalau aturan sudah dipedomani, SOP sudah dijalankan, tahapan dan mekanisme sudah dilalui, tetapi masih ada yang berusaha menyiasati, mari kita saling mengingatkan. Hindari hal-hal yang berpotensi menimbulkan risiko," kata Anang.

Ia menilai budaya saling mengingatkan merupakan bagian dari upaya membangun birokrasi yang sehat. Mengingatkan rekan kerja ketika menemukan potensi kekeliruan bukanlah bentuk mencari kesalahan, melainkan wujud kepedulian agar setiap proses tetap berjalan sesuai aturan dan terhindar dari risiko yang dapat merugikan organisasi maupun masyarakat.

Selain penguatan integritas, kegiatan tersebut juga membahas peningkatan kualitas pencatatan pengadaan melalui SPSE. Selama ini perhatian lebih banyak tertuju pada paket pengadaan yang melalui proses tender, padahal masih banyak paket pekerjaan pemerintah yang dilaksanakan melalui mekanisme Non-Tender, seperti pengadaan langsung atau penunjukan langsung sesuai ketentuan, maupun Swakelola, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah atau pihak lain sesuai peraturan.

Pencatatan seluruh jenis pengadaan tersebut dinilai penting agar data pengadaan daerah tersaji secara lebih lengkap dan akurat. Dengan data yang utuh, pemerintah dapat memantau pelaksanaan program secara lebih baik, mempermudah evaluasi, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Dalam kesempatan itu, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Grobogan juga memperkenalkan Sistem Layanan Satu Pintu Pengadaan Grobogan sebagai sarana pendampingan bagi perangkat daerah. Layanan tersebut menyediakan konsultasi, helpdesk SPSE, bimbingan teknis, hingga pendampingan pencatatan pengadaan agar pelaksanaan di setiap perangkat daerah semakin tertib dan seragam.

Penguatan sistem, peningkatan kualitas data, dan pembangunan budaya integritas diharapkan berjalan beriringan. Sebab pada akhirnya, pengadaan yang dikelola secara tertib bukan hanya menghasilkan administrasi yang lebih baik, tetapi juga menjadi fondasi agar pembangunan berlangsung tepat sasaran, pelayanan publik semakin berkualitas, dan setiap anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (jsa)