Purwodadi— Kerja sama bukan hanya urusan administratif. Lebih dari itu, ia menjadi wujud nyata semangat kolaboratif dalam membangun daerah secara inklusif dan berkelanjutan. Dengan kerja sama, potensi dapat dikembangkan secara lebih luas, sumber daya bisa dimanfaatkan secara efisien, dan tantangan bersama dijawab melalui sinergi antar pihak.

Kamis (12/6/2025), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan menggelar Rapat Koordinasi Kerja Sama Daerah di Gedung Riptaloka. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Grobogan dan menjadi momentum penting untuk mempererat kemitraan lintas sektor melalui penandatanganan enam dokumen kerja sama strategis.

Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Wahyu Susetijono, hadir mewakili Bupati Grobogan dan membacakan sambutan tertulis Bupati. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa kerja sama daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Kerja sama daerah tentunya memiliki peran strategis, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan daya saing dan perekonomian daerah, dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara sinergis,” demikian kutipan sambutan Bupati yang dibacakan oleh Plh. Sekda.

Enam dokumen kerja sama yang ditandatangani dalam kegiatan ini mencakup bidang batas wilayah, pendidikan, ketenagakerjaan, dan pengawasan kerja sama daerah. Pemerintah Kabupaten Grobogan dan Pemerintah Kabupaten Demak menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang pelacakan dan inventarisasi permasalahan batas daerah serta pembangunan dan pemeliharaan pilar batas wilayah. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga kepastian hukum dan keharmonisan antar wilayah.

Kerja sama dengan lembaga pendidikan juga diperkuat. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Grobogan dan Universitas Jenderal Soedirman ditandatangani untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam semangat yang sama, dilakukan pula penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Universitas Terbuka terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan. Sementara itu, Universitas Slamet Riyadi menjalin kerja sama dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama mengenai pengembangan sumber daya pangan lokal melalui kegiatan Tridharma.

Perhatian terhadap perlindungan tenaga kerja juga tercermin dalam kerja sama antara Pemkab Grobogan dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Grobogan, berupa Rencana Kerja untuk pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi buruh tani tembakau pada tahun anggaran 2025. Di sisi lain, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Grobogan bersama Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Tengah menyepakati Rencana Kerja Tahunan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sebagai bagian dari fungsi penguatan kelembagaan.

Sebagai bentuk inovasi dalam tata kelola, Pemkab Grobogan juga memperkenalkan platform digital e-Kerjasama melalui portal ekerjasama.grobogan.go.id. Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses pengajuan dan penyusunan dokumen kerja sama secara cepat, efisien, dan transparan. Inisiatif ini menandai langkah maju dalam pelayanan publik yang responsif terhadap tuntutan zaman dan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Melalui kerja sama dan digitalisasi, Grobogan menegaskan visinya sebagai daerah yang adaptif, kolaboratif, dan berpandangan jauh ke depan. Sebab di tengah dinamika dan ketidakpastian global, kekuatan sebuah daerah tidak hanya terletak pada potensi internalnya, tetapi juga pada kemampuannya menjalin kemitraan yang saling memperkuat. Komitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi menjadi kunci bagi masa depan yang lebih tangguh dan inklusif. (jsa)

Purwodadi-- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan terus memperkuat sinergi dalam pengelolaan pajak daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, S.Sos., M.Si. didampingi Kepala BPPKAD, Inspektur, Bappeda serta Kabag Hukum Setda menghadiri secara daring Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Daerah (PKS OP4D) pada Rabu, 12 Maret 2025.

Acara yang difasilitasi oleh Bagian Pemerintahan Setda ini berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati dan menjadi bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak melalui integrasi data dan pengawasan bersama.  

Puncak acara ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), serta pemerintah daerah yang dilakukan secara serentak. Momentum ini menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat sistem perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif dalam mendukung pembangunan daerah.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menekankan bahwa PKS ini merupakan instrumen strategis dalam memperkuat local taxing power atau kewenangan pemungutan pajak di daerah. Sinergi antara data pajak pusat dan daerah memungkinkan pengawasan yang lebih komprehensif terhadap wajib pajak, optimalisasi pemungutan pajak, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan daerah. Dukungan teknis meliputi analisis data, pendampingan dalam pengawasan, serta pemeriksaan dan penagihan pajak daerah.  

Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, menyoroti pentingnya kerja sama ini mengingat adanya irisan subjek pajak antara pusat dan daerah. Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak self-assessment, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaporkan dan membayar pajaknya secara mandiri. Namun, sistem ini memerlukan pengawasan berbasis data yang kuat guna memastikan kepatuhan dan meminimalkan potensi kebocoran pajak. Dengan pertukaran serta pemanfaatan data perpajakan, pengawasan wajib pajak dapat dilakukan secara lebih efektif, termasuk dalam pemeriksaan dan penagihan.  

Secara regulasi, kerja sama ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). UU ini bertujuan menciptakan hubungan keuangan yang lebih transparan dan berkeadilan, dengan menitikberatkan pada empat pilar utama: penguatan local taxing power, penurunan ketimpangan keuangan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi belanja pusat dan daerah. Optimalisasi pemungutan pajak melalui PKS OP4D tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga memastikan alokasi sumber daya nasional yang lebih efisien.

Pada tingkat daerah, PKS OP4D membuka akses terhadap data perpajakan pusat untuk menggali potensi pajak yang selama ini belum tergarap secara optimal. Pendampingan teknis dari DJP memungkinkan pengelolaan pajak daerah yang lebih akurat dan sistematis. Sinergi ini juga memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan pembangunan daerah.  

Lebih dari sekadar menambah penerimaan daerah, optimalisasi pemungutan pajak adalah langkah strategis dalam membangun penguatan keuangan daerah. Dengan sistem perpajakan yang lebih solid, pemerintah daerah memiliki ruang keuangan yang lebih luas untuk meningkatkan layanan publik, membangun infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi fondasi utama dalam mewujudkan daerah yang maju dan sejahtera. (jsa)