Purwodadi— Transisi kepemimpinan dalam layanan publik bukan sekadar pergantian jabatan. Di dalamnya ada proses menghargai capaian, membaca tantangan, sekaligus memastikan keberlanjutan layanan tetap berjalan bagi masyarakat.

Hal itu mengemuka dalam acara penyerahan tugas dan tanggung jawab di Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan, Selasa (17/3/2026). Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, mewakili Bupati selaku KPM menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran sebelumnya, sekaligus menegaskan arah keberlanjutan pengelolaan layanan air minum ke depan.

“Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih,” ujarnya.

Sekda Anang menilai, dalam beberapa tahun terakhir terjadi perubahan yang cukup signifikan. Perbaikan tidak hanya terlihat dari kondisi fisik kantor yang kini lebih representatif, tetapi juga dari kinerja keuangan yang mulai menunjukkan tren positif.

Ia mengungkapkan, pada periode sebelumnya Perumda Purwa Tirta Dharma sempat mengalami kerugian kumulatif lebih dari Rp6 miliar sampai tahun 2021. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kondisi tersebut mulai berbalik dengan capaian laba.

“Ini bukan hal mudah. Ada proses panjang, mulai dari penataan manajemen, kesungguhan pegawai, hingga pembenahan internal lainnya,” jelasnya.

Meski demikian, capaian laba tersebut masih digunakan untuk menutup kerugian masa lalu yang hingga kini masih tersisa sekitar Rp2 miliar. Ke depan, ketika kondisi keuangan semakin sehat, keuntungan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kualitas pelayanan, mendukung kesejahteraan pegawai, hingga memberikan kontribusi dividen kepada daerah.

Di sisi layanan, Sekda Anang Armunanto juga mengakui adanya perbaikan, baik dari aspek kontinuitas, kuantitas, maupun kualitas air. Namun sejumlah kendala masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Kondisi jaringan perpipaan yang telah lama, ketersediaan sumber air baku yang belum stabil, hingga kualitas air yang pada kondisi tertentu masih keruh menjadi tantangan yang tidak mudah diselesaikan dalam waktu singkat. Selain itu, layanan yang belum optimal selama 24 jam, tekanan air yang belum merata, serta keluhan masyarakat terkait meter air juga masih muncul.

“Plus dan minusnya kita apresiasi. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa masih ada keluhan masyarakat yang harus dijawab bersama,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Sekda menyampaikan bahwa keputusan untuk tidak memperpanjang masa jabatan Direktur Perumda Purwa Tirta Dharma merupakan bagian dari proses transisi yang sejalan dengan berakhirnya masa jabatan direksi, sekaligus hasil evaluasi untuk penguatan kinerja ke depan. Keputusan tersebut tetap disertai penghargaan atas kontribusi yang telah mendorong perubahan positif di tubuh perusahaan.

Ia menjelaskan, dalam struktur Perumda sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2021, Kepala Daerah selaku KPM merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki kewenangan strategis, termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian Direksi. Sementara itu, Dewan Pengawas menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat dalam pengelolaan perusahaan.

Sesuai ketentuan tersebut, dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan perusahaan dijalankan oleh Dewan Pengawas hingga ditetapkannya Direksi definitif, paling lama enam bulan.

Untuk itu, ditetapkan Heru Dwi Cahyono, yang sebelumnya menjabat sebagai Dewan Pengawas, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma.

Penunjukan tersebut berlaku untuk jangka waktu paling lama enam bulan atau sampai dengan diangkatnya direktur definitif melalui mekanisme seleksi terbuka.

Sekda menegaskan, proses pengisian jabatan direktur akan dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi bersama, sehingga menghasilkan figur yang mampu melanjutkan sekaligus memperkuat kinerja perusahaan.

“Tidak ada superman, yang ada super team,” pesannya.

Ia juga mengingatkan agar aspek keselamatan dan kesehatan kerja tetap menjadi perhatian dalam operasional perusahaan.

Sementara itu, Direktur sebelumnya, Myra Heltyani, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dan seluruh jajaran yang telah mendukung proses pembenahan selama masa kepemimpinannya.

Ia menuturkan, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari penyusunan peraturan perusahaan, standar operasional prosedur, hingga penguatan manajemen risiko dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan pendampingan BPKP.

“Yang baik dipertahankan, yang kurang diperbaiki,” ujarnya.

Menurutnya, fondasi yang telah dibangun tersebut menjadi modal penting bagi manajemen selanjutnya untuk terus mengembangkan layanan dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Melalui proses transisi ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan layanan air minum yang lebih baik. Perbaikan yang telah berjalan diharapkan tidak berhenti, tetapi terus dilanjutkan, agar layanan dasar yang menyentuh kebutuhan sehari-hari masyarakat ini semakin merata, berkualitas, dan dapat diandalkan. (jsa)

Purwodadi— Menjelang Hari Raya Idulfitri, dinamika sosial dan ekonomi masyarakat biasanya meningkat, mulai dari arus mudik, aktivitas perdagangan, hingga kebutuhan layanan publik. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat diantisipasi secara lebih terencana.

Pemerintah Kabupaten Grobogan menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Grobogan, Kamis (5/3/2026). Rapat ini membahas kesiapan menghadapi Idulfitri 1447 H dengan melibatkan unsur Forkopimda, perangkat daerah, serta instansi vertikal terkait.

Kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati Grobogan H. Sugeng Prasetyo yang mewakili Bupati Setyo Hadi. Dalam sambutan Bupati yang disampaikan Wakil Bupati, disebutkan bahwa Ramadan dan Idulfitri bukan hanya momentum keagamaan, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas bagi masyarakat.

“Bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri bukan hanya perayaan keagamaan, tetapi juga momentum sosial dan ekonomi yang memiliki dampak luas bagi kehidupan masyarakat,” demikian sambutan Bupati yang disampaikan Wakil Bupati.

Menurutnya, meningkatnya mobilitas masyarakat, aktivitas perdagangan, serta kebutuhan pelayanan publik menjelang Idulfitri memerlukan kesiapan bersama. Karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar seluruh rangkaian kegiatan selama Ramadan hingga Idulfitri dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif.

Dalam arahannya, Bupati juga menekankan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama, antara lain penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, kelancaran arus mudik dan arus balik, stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok, kesiapan layanan kesehatan, kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, serta keberlanjutan pelayanan publik selama masa libur.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Bupati H. Sugeng Prasetyo menekankan pentingnya dukungan layanan kesehatan di titik-titik pelayanan masyarakat. Ia meminta Dinas Kesehatan menyiapkan tenaga kesehatan untuk mendukung keberadaan Masjid Ramah Pemudik yang diinisiasi Kementerian Agama. Lima masjid di Grobogan disiapkan sebagai tempat beristirahat dan beribadah bagi pemudik, sekaligus dilengkapi layanan kesehatan dasar apabila diperlukan.

Dalam rapat tersebut, Polres Grobogan menyampaikan kesiapan pengamanan dengan menyiapkan ratusan personel serta pos pengamanan dan pelayanan di sejumlah titik strategis. Pengamanan juga akan diperkuat melalui Operasi Ketupat Candi 2026. Kepolisian juga mengingatkan adanya fenomena perang sarung dan balap liar yang melibatkan remaja usia sekolah. Karena itu, pengawasan dan pendekatan preventif diharapkan terus diperkuat selama Ramadan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Anang Armunanto dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur jalan menjelang arus mudik. Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) melakukan penanganan cepat melalui penambalan lubang pada ruas-ruas jalan strategis guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.

Selain itu, Sekda juga meminta DPUPR menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait rencana perbaikan jalan yang telah masuk dalam perencanaan pembangunan tahun 2026. Informasi tersebut dinilai penting agar masyarakat mengetahui arah penanganan infrastruktur yang akan dilakukan secara bertahap.

Saat memandu penarikan kesimpulan rapat, Sekda menyampaikan bahwa secara umum kondisi keamanan serta ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Grobogan berada dalam kondisi relatif stabil.

“Dan bahan pokok komoditas alhamdulillah secara keseluruhan kondisinya stabil,” ujarnya.

Meski demikian, ia meminta perangkat daerah terkait tetap melakukan pemantauan, terutama terhadap kemungkinan fluktuasi harga bahan pokok, peredaran makanan kedaluwarsa, daging gelonggongan, maupun potensi peredaran uang palsu di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat.

Sekda juga mengingatkan pentingnya koordinasi dengan pihak Pertamina untuk memantau ketersediaan bahan bakar minyak dan gas. Di sisi lain, kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi perlu ditingkatkan mengingat prakiraan curah hujan yang masih cukup tinggi. BPBD bersama dinas terkait diminta memantau debit sungai, kondisi tanggul, serta potensi banjir dan longsor di sejumlah wilayah rawan.

Selain itu, Sekda meminta para camat mengkomunikasikan kepada kepala desa dan lurah di wilayah yang dilalui jalur kereta api agar memastikan penjagaan perlintasan sebidang maupun tidak sebidang yang selama ini dijaga secara swadaya dapat dilakukan selama 24 jam, terutama pada periode arus mudik dan arus balik.

Terkait kegiatan masyarakat pada malam takbiran, Sekda menyarankan agar takbir keliling lebih dipusatkan di masjid atau tempat ibadah. Apabila tetap dilaksanakan secara keliling, kegiatan tersebut diharapkan dilakukan dengan izin serta pengawasan guna menjaga ketertiban dan keamanan.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan berupaya menyatukan langkah berbagai instansi agar kesiapan menghadapi Idulfitri dapat berjalan lebih terencana. Sinergi antar lembaga diharapkan dapat menjaga stabilitas kebutuhan pokok, mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, serta memastikan layanan publik tetap berjalan selama periode libur Lebaran. (jsa)