Yogyakarta — Di tengah meningkatnya risiko kejahatan lintas negara, sektor keuangan dituntut lebih adaptif dan tangguh. PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) menjawab tantangan ini dengan menyelenggarakan pelatihan Anti-Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM), serta Perlindungan Konsumen, Sabtu (2/8/2025), di Yogyakarta.

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran komisaris, direksi, hingga seluruh staf pelaksana. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, hadir membuka acara dan memberikan arahan. Dalam sambutannya, Sekda mengapresiasi langkah BPR Bank Purwa Artha sebagai BUMD yang menunjukkan kesungguhan dalam memperkuat sistem pengendalian internal serta membangun budaya kerja yang akuntabel.

“Bagi semua, baik komisaris, direksi, hingga staf pelaksana yang bekerja di BPR, wajib mengikuti pelatihan APU–PPT. Tujuannya agar semuanya tahu dan mampu memitigasi sekecil mungkin peluang-peluang terjadinya tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme,” ujarnya.

Sekda juga menegaskan bahwa keberhasilan BPR Bank Purwa Artha bukan hanya tentang pertumbuhan keuangan, tetapi juga keberhasilan menjaga kepercayaan. Sebagai BUMD yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan, BPR Bank Purwa Artha berperan strategis sebagai instrumen pembangunan daerah. Dalam konteks itu, ia mengajak seluruh pegawai untuk terus menjaga marwah kelembagaan.

“Inilah rumah kita, inilah tempat kita bekerja. Dari sinilah kehidupan kita sehari-hari mayoritas dipenuhi,” ucapnya menyentuh, menegaskan bahwa loyalitas dan tanggung jawab terhadap lembaga adalah bagian dari pengabdian terhadap daerah.

Pelatihan menghadirkan narasumber utama Dr. Mohamad Mahsun—akademisi dan praktisi akuntansi forensik. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai risiko dan tantangan yang dihadapi sektor jasa keuangan, sekaligus pentingnya menjaga kepatuhan terhadap regulasi, termasuk yang diatur dalam POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang APU, PPT, dan PPPSPM.

Sebagai informasi, TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) merujuk pada upaya menyamarkan asal-usul dana hasil kejahatan agar terlihat sah. TPPT (Tindak Pidana Pendanaan Terorisme) berkaitan dengan pembiayaan aktivitas terorisme, sementara PPPSPM mencakup pendanaan untuk pengembangan, produksi, dan penyebaran senjata pemusnah massal seperti senjata nuklir dan biologis.

Ketiga bentuk kejahatan ini menjadi perhatian khusus di sektor jasa keuangan karena berdampak langsung pada stabilitas nasional. Untuk itu, lembaga keuangan diharapkan dapat melakukan identifikasi, pelaporan, hingga pemblokiran aset secara serta merta bila ditemukan indikasi pelanggaran.

Pemkab Grobogan berharap, nilai-nilai integritas yang ditanam melalui pelatihan ini dapat tumbuh menjadi budaya kerja yang mengakar, bukan sekadar agenda formalitas. Seperti disampaikan Sekda Anang Armunanto, pelatihan semacam ini jangan hanya dianggap sebagai rutinitas tahunan, tetapi benar-benar diikuti, dicerna, dan dipahami. Dengan begitu, potensi penyimpangan dapat diminimalkan sejak dini dan seluruh insan lembaga keuangan daerah lebih siap menghindari risiko pidana TPPU, TPPT, maupun PPPSPM.

Langkah ini merefleksikan kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan entitas keuangan lokal. Bahwa keberlanjutan lembaga publik tidak cukup hanya ditopang oleh profesionalisme teknis, tetapi juga harus dibangun di atas fondasi integritas dan keberpihakan pada nilai-nilai akuntabilitas. Pemkab Grobogan akan terus mendorong agar transformasi ini tidak berhenti pada pelatihan semata, melainkan menjadi bagian dari kebiasaan kelembagaan yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. (jsa)

Purwodadi— Menjelang Idulfitri 1446 H, Pemerintah Kabupaten Grobogan bersama Forkopimda dan jajaran perangkat daerah meninjau harga kebutuhan pokok serta ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas LPG 3 kilogram. Pemantauan pada Selasa (25/3/2025) ini bertujuan memastikan stabilitas harga dan kelancaran distribusi menjelang Lebaran. 

Bupati Grobogan Setyo Hadi bersama Wakil Bupati Sugeng Prasetyo memulai tinjauan di Pasar Nglejok, Kota Purwodadi. Jika tahun sebelumnya pengecekan dilakukan di Pasar Induk Purwodadi, kali ini dipusatkan di lokasi berbeda untuk mendapatkan gambaran lebih luas.

Dalam dialog dengan pedagang, harga beras terpantau stabil. "Sedangkan harga beras masih stabil," ujar Bupati Setyo Hadi. Sementara itu, daging, bawang merah, dan cabai merah mengalami kenaikan dalam batas wajar. Minyakita dalam kemasan plastik juga dicek dan ditemukan sesuai takaran, yakni 1 liter.

Dari pasar, rombongan bergerak ke SPBU untuk memastikan ketersediaan BBM dan kelancaran distribusinya. "Stok BBM untuk H-7 hingga H+7 Lebaran aman," ujar Bupati. Pemantauan berlanjut ke SPBE, Terminal Purwodadi, dan Pos Pelayanan Terpadu Simpang Lima guna memastikan kesiapan fasilitas bagi pemudik. 

Tinjauan ini melibatkan Sekda Grobogan Anang Armunanto, Kapolres Grobogan AKBP Ike Yulianto Wicaksono, Dandim Grobogan Letkol. Kav. Barid Budi Susila, Ketua DPRD Grobogan Lusia Indah Artani, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Dengan memastikan harga terkendali, bahan bakar tersedia, dan sarana transportasi siap, Pemkab Grobogan berupaya menghadirkan kenyamanan bagi masyarakat dalam menyambut Lebaran. (jsa)