Purwodadi— Mengelola belanja daerah bukan semata urusan administrasi. Di balik setiap rencana, ada kebutuhan untuk memastikan program benar-benar siap dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan menyiapkan langkah sejak dini melalui Bimbingan Teknis Penyusunan dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) APBD Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Aula Mal Pelayanan Publik Srikandi, Selasa (23/12/2025).

Sebanyak 63 peserta dari berbagai perangkat daerah mengikuti kegiatan ini. Fokus utamanya ialah memperkuat perencanaan pengadaan agar lebih rapi, terukur, dan tepat waktu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, membuka kegiatan dengan menegaskan pentingnya kesiapan sejak tahap awal perencanaan. Ia tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga menyampaikan apresiasi atas kerja perangkat daerah selama ini. Perbaikan tata kelola, menurutnya, selalu dimulai dari disiplin pada hal-hal yang terlihat teknis, namun berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada perangkat daerah, pejabat pembuat komitmen, dan admin pengadaan yang selama ini sudah bekerja serius menyusun RUP,” ujar Sekda. “Kita sudah berjalan baik, dan ke depan kualitasnya perlu terus ditingkatkan.”

Sekda juga mengajak peserta menjadikan bimtek ini sebagai ruang belajar yang benar-benar dimanfaatkan. “Banyak belajarlah dari narasumber,” katanya, “…tanyakan hal-hal yang belum dipahami dan cermati fitur baru pada SIRUP.”

Ia menekankan bahwa ketelitian menjadi kunci penyusunan RUP yang akurat. “Cermati benar penyusunan dan pengumuman RUP,” tuturnya. “…mulai dari pemaketan, metode pengadaan, waktu pelaksanaan, hingga pagu anggaran. Dengan begitu, RUP perangkat daerah bisa disusun tepat, benar, dan tepat waktu.”


Sekda juga mengingatkan bahwa meskipun APBD 2026 masih dalam proses evaluasi, penyusunan RUP tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan Perpres No. 16 Tahun 2018 jo Perpres No. 46 Tahun 2025. “Ikutilah bimtek ini sebaik-baiknya,” pesannya, “…agar kualitas pengadaan barang/jasa dan kinerja pemerintah daerah semakin baik.”

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan LKPP RI. Kehadiran narasumber nasional ini memperkaya pembahasan, karena peserta tidak hanya mendapatkan penjelasan regulasi, tetapi juga pemahaman mengenai praktik terbaik, penggunaan aplikasi SiRUP versi terbaru, hingga strategi mengantisipasi berbagai kendala teknis yang kerap ditemui perangkat daerah.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Grobogan, Muhlisin, menambahkan bahwa bimtek ini menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman antarperangkat daerah sehingga langkah perencanaan berjalan satu arah dan lebih terukur.

Dengan penguatan pemahaman ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan berharap penyusunan RUP 2026 berjalan lebih tertib, transparan, dan siap dieksekusi. Sebab, di balik dokumen yang disiapkan, terdapat kepentingan yang lebih besar: memastikan program pembangunan hadir tepat waktu dan benar-benar memberi manfaat bagi warga. Perencanaan yang baik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah agar setiap rupiah anggaran bekerja optimal untuk kepentingan publik. (sha-jsa)

Purwodadi— Grobogan terus memperbaiki cara kerja pemerintahannya, salah satunya melalui pengelolaan belanja yang lebih tertib dan terukur. Upaya itu tampak dalam Penandatanganan Kontrak Payung Paket Pekerjaan Penyediaan Makan Minum dan ATK (kertas HVS) Tahun Anggaran 2026 yang digelar di UPTD BLK Kabupaten Grobogan, Kamis (11/12/2025). Sekda Anang Armunanto hadir memberikan arahan.

Dengan kontrak payung, instansi tidak perlu melakukan proses tender berkali-kali. Cukup sekali pengadaan, dan pembelian barang/jasa bisa dilakukan sesuai kebutuhan selama periode kontrak.

Dalam sambutannya, Sekda menekankan bahwa kontrak payung merupakan instrumen penting untuk membangun tata kelola pengadaan yang lebih transparan dan efisien.

“Pelaksanaan kontrak payung ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk menghadirkan tata kelola pengadaan barang/jasa yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Pelaksanaan kontrak ini juga mengacu pada seluruh regulasi yang berlaku, mulai dari Perpres 16/2018 beserta perubahannya terakhir dengan Perpres 46/2025, hingga ketentuan LKPP terkait pengadaan melalui penyedia dan marketplace pemerintah.

Salah satu tahapan yang menjadi perhatian dalam proses ini adalah konsolidasi harga melalui pengumuman, klarifikasi, negosiasi, serta perbandingan penawaran. Menurut Sekda, konsolidasi tersebut memastikan harga yang seragam, stabil, dan kompetitif di seluruh perangkat daerah sehingga meminimalkan potensi pemborosan anggaran.

Dari proses verifikasi, 77 penyedia ditetapkan dan menandatangani kontrak, terdiri dari 54 penyedia makan-minum dan 23 penyedia ATK. Harga kesepakatan berlaku sepanjang tahun anggaran 2026. Rinciannya, di antaranya kertas HVS A4 70 gsm seharga Rp51.615 dan paket box makan dengan harga Rp35.000 sampai Rp37.000. Kebutuhan tahun 2026 juga telah dipetakan, mulai dari 176.151 dus makan dan 208.075 dus snack, hingga 9.356 rim kertas HVS A4 70 gsm dan 10.854 rim HVS F4 70 gsm.

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Muhlisin, menjelaskan bahwa kontrak payung tidak hanya memberi kepastian ketersediaan barang, tetapi juga mempercepat pemenuhan kebutuhan melalui mekanisme call off order.

“Melalui kontrak payung ini diharapkan kualitas layanan tetap terjaga, distribusi tepat waktu, dan penyedia dapat memenuhi komitmen sesuai kontrak,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa langkah ini memberi ruang lebih besar bagi pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi.

Secara kelembagaan, Pemkab Grobogan berharap seluruh penyedia menjaga mutu layanan dan integritas, sementara perangkat daerah memanfaatkan kontrak payung secara tertib dan sesuai kebutuhan riil. Pelaksanaan yang konsisten akan mendukung belanja daerah yang lebih efisien, terukur, dan akuntabel.

Kontrak payung ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi tata kelola pengadaan di Kabupaten Grobogan. Dengan proses yang rapi, data kebutuhan yang jelas, dan kerja bersama antara pemerintah daerah dan penyedia, layanan publik diharapkan dapat berjalan lebih presisi dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (jsa)