Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 17 July 2026

Created: 17 July 2026

Purwodadi– Jalan yang dibangun, gedung sekolah yang diperbaiki, hingga berbagai layanan pemerintah yang dimanfaatkan masyarakat berawal dari proses pengadaan barang dan jasa. Karena itu, pengadaan tidak sekadar berbicara tentang administrasi atau pemenuhan prosedur, tetapi juga memastikan setiap anggaran daerah digunakan secara tepat, transparan, dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, saat membuka Sosialisasi Pencatatan Non-Tender dan Swakelola pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Purwodadi, Kamis (16/7/2026). Kegiatan ini diikuti pejabat yang menangani pengadaan barang dan jasa dari perangkat daerah serta unsur terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Dalam arahannya, Anang mengingatkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu bidang yang selalu menjadi perhatian dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, seluruh proses harus dilaksanakan sesuai ketentuan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya.

"Salah satu yang menjadi perhatian aparat pengawas adalah pengadaan barang dan jasa. Karena itu, pastikan seluruh proses berpedoman pada aturan, SOP, serta memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran," ujarnya.

Namun, menurutnya, tata kelola yang baik tidak cukup hanya mengandalkan aturan dan prosedur. Integritas setiap pelaksana tetap menjadi faktor utama untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

"Kalau aturan sudah dipedomani, SOP sudah dijalankan, tahapan dan mekanisme sudah dilalui, tetapi masih ada yang berusaha menyiasati, mari kita saling mengingatkan. Hindari hal-hal yang berpotensi menimbulkan risiko," kata Anang.

Ia menilai budaya saling mengingatkan merupakan bagian dari upaya membangun birokrasi yang sehat. Mengingatkan rekan kerja ketika menemukan potensi kekeliruan bukanlah bentuk mencari kesalahan, melainkan wujud kepedulian agar setiap proses tetap berjalan sesuai aturan dan terhindar dari risiko yang dapat merugikan organisasi maupun masyarakat.

Selain penguatan integritas, kegiatan tersebut juga membahas peningkatan kualitas pencatatan pengadaan melalui SPSE. Selama ini perhatian lebih banyak tertuju pada paket pengadaan yang melalui proses tender, padahal masih banyak paket pekerjaan pemerintah yang dilaksanakan melalui mekanisme Non-Tender, seperti pengadaan langsung atau penunjukan langsung sesuai ketentuan, maupun Swakelola, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah atau pihak lain sesuai peraturan.

Pencatatan seluruh jenis pengadaan tersebut dinilai penting agar data pengadaan daerah tersaji secara lebih lengkap dan akurat. Dengan data yang utuh, pemerintah dapat memantau pelaksanaan program secara lebih baik, mempermudah evaluasi, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Dalam kesempatan itu, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Grobogan juga memperkenalkan Sistem Layanan Satu Pintu Pengadaan Grobogan sebagai sarana pendampingan bagi perangkat daerah. Layanan tersebut menyediakan konsultasi, helpdesk SPSE, bimbingan teknis, hingga pendampingan pencatatan pengadaan agar pelaksanaan di setiap perangkat daerah semakin tertib dan seragam.

Penguatan sistem, peningkatan kualitas data, dan pembangunan budaya integritas diharapkan berjalan beriringan. Sebab pada akhirnya, pengadaan yang dikelola secara tertib bukan hanya menghasilkan administrasi yang lebih baik, tetapi juga menjadi fondasi agar pembangunan berlangsung tepat sasaran, pelayanan publik semakin berkualitas, dan setiap anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 16 July 2026

Created: 16 July 2026

Purwodadi – Pembangunan tidak berhenti pada tahap perencanaan. Setiap program juga perlu dikendalikan agar pelaksanaannya berjalan sesuai target, kendala yang muncul dapat segera diatasi, dan hasil pembangunan dapat lebih cepat dirasakan masyarakat.

Hal tersebut menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 yang dipimpin Bupati Grobogan Setyo Hadi di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK), Kamis (16/7/2026).

Rapat dihadiri Wakil Bupati Grobogan Sugeng Prasetyo, jajaran Komisi C DPRD Kabupaten Grobogan, Sekretaris Daerah Anang Armunanto, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, camat, serta pejabat terkait.

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa pengendalian pembangunan merupakan bagian penting untuk memastikan setiap program berjalan sesuai perencanaan, tepat waktu, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Karena itu, ia meminta para asisten sekretaris daerah memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah sesuai bidang masing-masing, sementara kepala perangkat daerah diminta terus mengawal pelaksanaan pekerjaan di lingkungan kerjanya.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pimpinan, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh unsur organisasi, mulai dari sekretaris, kepala bidang, pejabat pelaksana, pejabat pengadaan, hingga bendahara agar setiap tahapan pekerjaan berjalan secara terstruktur dan saling mendukung.

Bupati Setyo Hadi juga mengingatkan agar seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai target fisik dan keuangan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Apabila menemui hambatan di lapangan, perangkat daerah diminta segera melakukan koordinasi sesuai jenjang kewenangan sehingga persoalan dapat segera diselesaikan dan tidak menghambat pelaksanaan program.

"Jangan menunda persoalan hingga berlarut-larut. Segera lakukan koordinasi agar langkah penyelesaiannya bisa segera ditentukan," pesannya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Anang Armunanto memaparkan hasil pengendalian pelaksanaan pembangunan hingga Triwulan II Tahun Anggaran 2026.

Monitoring dilakukan terhadap pelaksanaan program pada seluruh perangkat daerah dengan mencermati perkembangan realisasi fisik dan keuangan, pelaksanaan paket-paket strategis, serta berbagai kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaannya.

Hasil pemantauan menunjukkan sejumlah pekerjaan telah memasuki tahap pelaksanaan bahkan telah selesai, sementara sebagian lainnya masih berada pada proses pengadaan maupun persiapan kontrak. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama agar setiap perangkat daerah dapat segera melakukan langkah percepatan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Sekda menjelaskan, pengendalian yang dilakukan secara berkala tidak hanya bertujuan memantau capaian pembangunan, tetapi juga menjadi dasar untuk mengidentifikasi hambatan sejak dini, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta menentukan langkah percepatan sesuai tingkat kesiapan masing-masing program.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah juga mengevaluasi perkembangan berbagai paket pekerjaan strategis, terutama pada sektor infrastruktur dan pelayanan publik, sehingga setiap kendala yang muncul dapat segera ditindaklanjuti dan tidak berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan daerah.

Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk menjaga agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan sesuai rencana, penggunaan anggaran berlangsung secara efektif dan akuntabel, serta hasil-hasil pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga manfaatnya semakin cepat dirasakan oleh masyarakat. (jsa)