Purwodadi— Kualitas pelayanan publik merupakan buah dari kerja yang tertib, perencanaan yang matang, serta konsistensi aparatur dalam menjalankan tugas sehari-hari. Melalui kedisiplinan administratif dan operasional yang terjaga, kepercayaan publik dibangun secara bertahap lewat layanan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Upaya menjaga ritme kerja tersebut tercermin dalam Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Triwulan II dan III Tahun 2025 yang digelar Pemerintah Kabupaten Grobogan di UPTD BLK Purwodadi, Selasa (16/12/2025).

Evaluasi ini menjadi instrumen untuk memastikan birokrasi daerah tetap bergerak sesuai standar pelayanan dan koridor regulasi, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat secara bertanggung jawab.


Asisten Administrasi Umum Sekda Grobogan, Catur Suhantoro, menjelaskan bahwa penilaian kinerja dilakukan secara menyeluruh dan berlapis. Tahapan evaluasi mencakup ketepatan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah, pemenuhan pengembangan kompetensi aparatur, hingga kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran.

Pemantauan deviasi realisasi keuangan serta kepatuhan terhadap standar kompetensi pengadaan turut menjadi perhatian guna menjaga proses kerja tetap akuntabel.

Selain aspek administratif, evaluasi juga menyoroti hasil kerja setiap unit. Ketertiban pelaporan aset, ketepatan indikator kinerja, hingga Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dijadikan tolok ukur untuk melihat sejauh mana kualitas layanan publik benar-benar dirasakan dan memenuhi harapan warga.


Hasil evaluasi menunjukkan adanya konsistensi kinerja di sejumlah perangkat daerah. Pada Triwulan II, capaian terbaik diraih oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperakim), Sekretariat Daerah (Setda), dan Dispendukcapil.

Sementara pada Triwulan III, kinerja tertinggi dicatat oleh Dispendukcapil, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, serta Kecamatan Klambu. Sertifikat penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Grobogan, H. Sugeng Prasetyo, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang terjaga secara berkelanjutan.

Lebih dari sekadar capaian, hasil evaluasi ini menjadi ruang refleksi bagi setiap perangkat daerah untuk terus membenahi proses dan merapikan tata kelola. Melalui penguatan birokrasi yang dijalankan secara konsisten, Pemerintah Kabupaten Grobogan terus menata kinerja pemerintahan agar pelayanan publik semakin relevan dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. (jsa)