Grobogan - ”Permasalahan kependudukan menjadi bagian isu strategis pembangunan daerah yang harus ditangani, bukan semata menggambarkan persoalan kependudukan, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan pembangunan secara keseluruhan.”Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M. saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Grobogan tahun 2022 di Gedung Riptaloka Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Grobogan, Kamis (6/10/2022).
Bupati Sri Sumarni mengungkapkan GDPK memiliki peran dan makna strategis bagi pembangunan daerah. Terutama dalam mengintegrasikan kebijakan sasaran dan program kependudukan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
GDPK adalah suatu rumusan perencanaan pembangunan kependudukan untuk jangka waktu 25 tahun ke depan dan dijabarkan setiap 5 (lima) tahunan. Isinya, tentang kecenderungan parameter pembangunan kependudukan, isu penting pembangunan kependudukan, dan program pembangunan kependudukan, yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran, serta pengaturan penduduk dan pembangunan administrasi kependudukan
Pihaknya mengingatkan GDPK harus menjadi acuan perencanaan pembangunan kependudukan di setiap tingkatan dan sektor. Menurutnya, jika hal tersebut dilaksanakan secara konsisten, maka upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk akan membuahkan hasil seperti yang diharapkan.“Jika hal ini secara konsisten kita lakukan, maka upaya kita untuk meningkatkan kualitas penduduk dan mewujudkan Visi Misi Kabupaten Grobogan, Insya Allah dapat tercapai”, ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Sri Sumarni menyampaikan bahwa pelayanan kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Grobogan, baru-baru ini dinyatakan lolos dan berhak meraih kembali Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 versi 2015 untuk yang keempat kalinya.
ISO 9001:2015 merupakan suatu standar bertaraf internasional untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, atau disebut juga sebagai Sertifikasi Sistem Manajemen Kualitas. Dengan diterimanya kembali Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 artinya upaya dinas dalam menjamin agar segala proses dan aktivitas serta produk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kualitas yang ditetapkan.
“Semoga menjadi motivasi bagi penyelenggaraan pelayanan publik yang lain, sekaligus juga menjadikan bagian penting dari peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan kependudukan di Kabupaten Grobogan”, ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Grobogan Seto Sanjoyo, S.STP., M.H menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakannya FGD ini adalah untuk menyelaraskan dan menyamakan persepsi perencanaan road map GDPK di antara stakeholders dalam mewujudkan pencapaian penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas tinggi yang mampu menjadi faktor penting kemajuan pembangunan di Kabupaten Grobogan.
Adapun narasumber dalam FGD adalah Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, BKKBN Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si, M.Eng, Kepala BAPPEDA Kabupaten Grobogan Wahyu Susetijono, S.H, M.M, dan selaku moderator Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN Dr. Munawar Asikin, S.Si, M.S.E.FGD dilaksanakan secara hybrid, daring dan luring. Secara luring diikuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Grobogan sebanyak 33 peserta dan instansi vertikal sebanyak 2 peserta. Secara daring diikuti oleh para Camat se-Kabupaten Grobogan melalui Zoom Meeting. Turut hadir dalam acara tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Drs. Mokamat, M.Si.
(Kontributor: Protkompim—JSA)