Read Time: 1 min
Hits: 489

IMG 20230614 WA0024Grobogan - Pemberian hibah dan bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Kabuputen (Pemkab) Grobogan kepada lembaga keagamaan, sejatinya dimaksudkan guna mengajak partisipasi aktif dari masyarakat dan stakeholders lainnya dalam upaya percepatan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Grobogan. 

Mengingat dana hibah dan bansos bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Dr. Ir. Mohamad Sumarsono, M.Si menegaskan bahwa sekecil apapun bantuan dari pemerintah haruslah dipertanggungjawabkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Hal itu disampaikan Sekda Sumarsono saat membuka acara Sosialisasi Pencairan Dana Hibah dan Bansos Bidang Keagamaan Kabupaten Grobogan Tahun 2023 di Gedung Riptaloka Setda Grobogan, Senin (12/6/2023).
“Saya mengingatkan bahwa sekecil apapun bantuan dari Pemerintah Kabupaten, bantuan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan yang berlaku”, ujarnya.
Tambahnya, “Untuk itu silakan ikuti dan penuhi prosedur persyaratannya, dan yang tidak kalah penting adalah ketika suatu lembagan menerima bantuan, baik hibah maupun bansos, maka pada saat itulah yang bersangkutan menjadi obyek pemeriksaan”.
IMG 20230614 WA0023Lebih lanjut, Sekda Sumarsono menyampaikan sampai triwulan kedua ini, dari 173 lembaga keagamaan yang menerima hibah fisik, baru 62 lembaga yang mengajukan di Bagian Kesra Setda Grobogan. Sedangkan dari 6.000 ustadz-ustadzah dari 19 kecamatan yang mengajukan bansos, baru 10 kecamatan yang sudah mengajukan pencairan ke Bagian Kesejahteraan Rakyat.
Pihaknya berharap melalui kegiatan sosialisasi yang dinarasumberi Kepala Bagian (Kabag) Perencanaan dan Keuangan (Perkeu) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Grobogan Yuliana Mulyani, S.E., M.M. ini dapat memberikan pemahaman kepada para penerima hibah dan bansos, para Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kecamatan, serta para koordinator kecamatan (Kortan) se-Kabupaten Grobogan.
Sementara itu Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Grobogan Drs. Mokamat, M.Si menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan agar penyerapan anggaran tercapai sesuai dengan target yang diharapkan. 
 
(Protkompim— JSA)
 
Read Time: 1 min
Hits: 535

WhatsApp Image 2022 10 13 at 13.31.58Grobogan - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Grobogan (Asisten I ), Drs. Mokamat, M.Si membuka Sosialisasi Administrasi Hibah/Pemberkasan Hibah Anggaran Perubahan dan Evaluasi Administrasi Hibah Anggaran Penetapan pada APBD Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan di Gedung Riptaloka Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan, Kamis (13/10/2022).

Sosialisasi tersebut diselenggarakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Grobogan sebagai tindak lanjut atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor 900/726/2022 tentang penetapan penerima serta besaran belanja hibah uang dan bantuan sosial uang yang direncanakan berupa uang dalam APBD Kabupaten Grobogan yang dikelola Bagian Kesra Setda Grobogan.

Drs. Mokamat M.Si menyampaikan dalam sambutannya bahwa dalam penetapan masih terdapat 82 lembaga yang belum mengajukan pencairan dana hibah untuk tahun 2022. Sementara di dalam perubahan terdapat 36 lembaga.

“Jadi jumlah total sampai saat ini masih 118 lembaga yang belum mengajukan persyaratan pencairan (dana hibah)”, ujar Asisten I Sekda.

Pada kesempatan tersebut, Drs. Mokamat, M.Si menyampaikan kepada para calon lembaga penerima hibah agar melengkapi persyaratan administratif yang telah ditentukan. Hal tersebut penting mengingat ada regulasi yang harus diikuti oleh penerima hibah agar mekanisme pelaporan kepada negara berjalan baik.

“Hibah yang akan digunakan untuk pembangunan fisik, dilengkapi dengan dokumen teknis (Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Grobogan bila hibah yang akan diterima di atas Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)”, tegasnya.

Adapun bila hibah yang akan diterima di bawah Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), pihaknya menyampaikan untuk RAB dan gambar bisa dibuat sendiri oleh lembaga calon penerima hibah.

Lebih lanjut, Pak Moka, sapaan akrabnya, mengatakan para calon penerima hibah juga harus membuka rekening di BPD Bank Jateng atau BKK. Pembukaan rekening tersebut bukan atas nama pribadi melainkan atas nama lembaga.

“(Persyaratan-persyaratan) dikirim ke bagian Kesra (Setda Grobogan), namun demikian untuk diverifikasi di kecamatan melalui Kasi (kepala seksi) Kesra”, lanjutnya.

Asisten I Sekda Grobogan juga menekankan bahwa dana hibah merupakan dana stimulan dari Pemerintah Kabupaten Grobogan. Artinya, dana tersebut tidak boleh dipotong sama sekali dan harus diterima utuh oleh penerima hibah.

Turut hadir dalam acara, Kepala Bagian Kesra Setda Grobogan, Subkoordinator Bina Mental Spiritual Bagian Kesra Setda Grobogan, Narasumber dari DPUPR Kabupaten Grobogan, Kasi Kesra Kecamatan se-Kabupaten Grobogan, Koordinator Kecamatan se-Kabupaten Grobogan, serta peserta penerima hibah penetapan yang belum mencairkan dan penerima hibah perubahan tahun anggaran 2022.

(Kontributor: Protkompim—JSA)

Read Time: 1 min
Hits: 484

WhatsApp Image 2022 10 06 at 12.28.01Grobogan - Bertempat di Ruang Komisi D DPRD Kabupaten Grobogan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Drs. Mokamat, M.Si mendampingi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Grobogan mengikuti rapat kerja tentang pengelolaan zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama Komisi D DPRD Kabupaten Grobogan, Rabu (6/10/2022).

Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Grobogan, Ir. Kariyoso. Turut hadir dalam rapat tersebut, Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Grobogan, Kepala Bagian Kesejateraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Ali Mahfudhon, SH.,M.M., Subkoordinator Bina Mental Spiritual Bagian Kesejateraan Rakya Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Ali Anwar, S.Sos, M.M, dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Grobogan periode 2022-2027.

Menurut keterangan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Drs. Mokamat, M.Si, rapat tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan. Berkaitan dengan zakat bagi ASN, forum rapat menilai masih banyak potensi zakat yang belum tergali secara optimal. Menurut forum, hal itu dikarenakan belum adanya regulasi yang mengatur dan mengikat.

“Sementara kami laporkan regulasi yang digunakan (red: pengelolan zakat ASN) adalah Surat Edaran Bupati Grobogan, Nomor: 451/727/VII, tanggal 2 Februari 2018”, terangnya.

Lebih lanjut, Drs. Mokamat, M.Si menerangkan atas kondisi tersebut Komisi D DPRD Kabupaten Grobogan berinisiatif akan mengajukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Zakat bagi ASN dan atau Perangkat Desa.

Selain itu, pada rapat kerja tersebut juga terdapat usulan kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan agar membuatkan kantor baru bagi BAZNAS Kabupaten Grobogan atau memperluas kantor BAZNAS Kabupaten Grobogan yang sudah ada. Adapun untuk lokasi yang diusulkan adalah di area sekitar masjid Jabalul Khoir, Simpang Lima, Purwodadi.

(Kontributor: Protkompim—JSA)

More Articles ...

Page 5 of 8