HOME

AGENDA PIMPINAN DAERAH

Previous Year Previous Month Next Year Next Month

June 1975

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30

LIPUTAN KHUSUS

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 12 October 2026

Created: 12 October 2026

Staf Ahli Bupati Grobogan Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Mokamat memberikan arahan saat menjadi Pembina apel pagi ASN di lingkungan Setda Bapperida BPPKAD dan Satpol PP Kabupaten Grobogan

Purwodadi— Ketika masyarakat bertanya tentang program pemerintah, ASN tidak cukup hanya mengetahui bahwa program tersebut sedang berjalan. Informasi mengenai tahapan, tujuan, dan kondisi di lapangan juga perlu dipahami agar penjelasan yang diberikan tidak sepotong atau justru menambah kebingungan.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Mokamat saat menjadi Pembina apel pagi ASN di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda), Bapperida, BPPKAD, dan Satpol PP di halaman Setda, Senin (12/10/2026).

Mokamat mencontohkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang saat ini memasuki tahap verifikasi dan validasi. Ketika ditanya mengenai perkembangannya, ASN diharapkan mengetahui tahapan tersebut sehingga dapat memberikan informasi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Menurutnya, pemahaman yang sama juga diperlukan ketika ASN menjelaskan pembangunan yang sedang berlangsung di daerah. Informasi yang cukup membantu ASN memberikan konteks ketika masyarakat mendengar kabar yang beragam mengenai suatu program, termasuk pembangunan dan penataan kawasan Kota Purwodadi.

Salah satu pembangunan yang disinggung adalah penataan drainase dan trotoar di sejumlah ruas jalan di pusat kota, antara lain Jalan D.I. Panjaitan, Jalan Siswamiharjo, dan Jalan Kapten Tendean. Penataan tersebut tidak hanya menyangkut kondisi trotoar, tetapi juga berkaitan dengan pembenahan drainase untuk mendukung pengendalian genangan.

Dalam pekerjaan tersebut, kondisi drainase yang ada menjadi salah satu pertimbangan. Berdasarkan hasil survei dan investigasi konsultan, drainase dinilai sudah tidak memadai, sementara akar pohon di sepanjang jalan juga telah memengaruhi konstruksi trotoar dan saluran drainase.

ASN di lingkungan Setda Bapperida BPPKAD dan Satpol PP Kabupaten Grobogan mengikuti apel pagi di halaman Setda Groboganjpeg

Kondisi itu menjadi bagian dari pertimbangan dalam penanganan pohon yang berada di area pekerjaan. Pohon yang tidak dapat dipertahankan akan diganti melalui penanaman kembali pada kawasan yang ditata.

Penataan trotoar juga direncanakan di sejumlah ruas lain, antara lain Jalan Sudirman, Jalan Bhayangkara, Jalan KS Tubun, dan Jalan Gatot Subroto. Penataan tersebut diarahkan agar fungsi pedestrian dan drainase dapat berjalan beriringan dalam penataan kawasan.

Selain pembangunan fisik, Mokamat mengingatkan ASN untuk mengetahui kebijakan yang sedang berlaku dan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya program relaksasi pajak kendaraan bermotor dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung hingga 28 Desember 2026.

Melalui program tersebut, sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor dibebaskan, termasuk pembebasan pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya sesuai ketentuan. Sementara pokok pajak kendaraan tetap harus dibayarkan.

Informasi seperti ini perlu diketahui ASN karena pertanyaan masyarakat tidak selalu datang dalam forum pelayanan formal. Ketika informasi yang diterima cukup dan sesuai dengan kondisi terbaru, ASN dapat membantu menjelaskan apa yang sedang dilakukan pemerintah, apa tahapannya, dan apa yang perlu diketahui masyarakat.

Di akhir apel, Mokamat juga mengingatkan ASN untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas, menolak segala bentuk penyelewengan, dan menjunjung budaya antikorupsi dalam pelayanan pemerintahan. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 06 October 2026

Created: 06 October 2026

Asisten Administrasi Umum Sekda dua dari kiri Grobogan Catur Suhantoro memimpin rapat evaluasi Triwulan IIIjpg

Purwodadi— Memasuki Triwulan IV, masih ada sejumlah kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Grobogan yang perlu dituntaskan. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam evaluasi realisasi fisik, kinerja, dan keuangan Triwulan III, dengan rata-rata realisasi anggaran mencapai 63,67 persen dari target 73 persen.

Rapat tersebut digelar Senin (5/10/2026) di Ruang Rapat Lantai 2 Setda, dipimpin Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan Catur Suhantoro dan diikuti para kepala bagian serta pegawai di lingkungan Setda.

Dari hasil monitoring, sebagian besar kegiatan yang direncanakan pada Triwulan III telah dilaksanakan. Namun, masih terdapat kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung pada Triwulan IV sehingga realisasi anggaran masih akan mengikuti penyelesaian kegiatan tersebut.

Realisasi antarbagian masih beragam mengikuti jenis kegiatan dan jadwal pelaksanaannya. Karena itu, evaluasi diarahkan untuk memastikan kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan tepat waktu dan pertanggungjawabannya berjalan sesuai ketentuan.

Para kepala bagian dan pegawai Setda Grobogan mengikuti evaluasi realisasi kegiatan kinerja dan keuangan Triwulan III sebagai bahan tindak lanjut pelaksanaan program pada Triwulan IVjpg

Dengan waktu pelaksanaan yang tersisa pada Triwulan IV, masing-masing bagian didorong mempercepat penyelesaian kegiatan dan penggunaan anggaran yang telah direncanakan. Realisasi keuangan pada akhir tahun diharapkan sekurang-kurangnya mencapai 97 persen dari pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Selain realisasi keuangan, rapat juga membahas persiapan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah. Hasil self-assessment Triwulan III menunjukkan nilai 96. Capaian tersebut diharapkan dapat tercermin dalam penilaian dan memperbaiki posisi Setda yang pada Triwulan II berada di peringkat 9.

Hasil evaluasi selanjutnya menjadi bahan tindak lanjut bagi masing-masing bagian untuk menyelesaikan kegiatan yang masih berjalan, mempercepat agenda Triwulan IV, serta menjaga agar pelaksanaan program dan penggunaan anggaran tetap berjalan sesuai target dan ketentuan. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 05 October 2026

Created: 05 October 2026

Bupati Grobogan Setyo Hadi menerima penghargaan dalam ajang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum JDIH dan Indeks Kepatuhan Daerah Terbaik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Semarang 2

Semarang— Kualitas produk hukum daerah tidak hanya ditentukan oleh substansinya, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prosedur pembentukan serta ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib. Hal tersebut menjadi bagian penting agar produk hukum dapat digunakan sebagai rujukan yang jelas dan informasi mengenai ketentuan yang berlaku lebih mudah ditemukan ketika dibutuhkan.

Upaya tersebut tercermin dari Kabupaten Grobogan yang meraih tiga penghargaan dalam ajang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Indeks Kepatuhan Daerah Terbaik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Penghargaan diserahkan di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Senin (5/10/2026). Bupati Grobogan Setyo Hadi hadir dalam kegiatan tersebut, yang juga diisi sambutan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Tiga penghargaan tersebut mencakup Pemerintah Daerah dengan Kepatuhan Terbaik dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Anggota JDIH di Wilayah Jawa Tengah yang Memperoleh Nilai 100 pada Pelaporan Kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2025 yang Diselenggarakan oleh Kementerian Hukum, serta Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Desa Terbaik.

Pada kategori Pemerintah Daerah dengan Kepatuhan Terbaik dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Pemerintah Kabupaten Grobogan menjadi salah satu penerima penghargaan bersama Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Pemerintah Kabupaten Semarang. Penghargaan tersebut berkaitan dengan kepatuhan dalam proses pembentukan peraturan daerah, termasuk pelaksanaan tahapan dan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada kategori pelaporan kinerja anggota JDIH Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum, Pemerintah Kabupaten Grobogan juga meraih penghargaan atas perolehan nilai 100. Penghargaan pada kategori tersebut turut diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Tegal, Sekretariat DPRD Kota Surakarta, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas Tidar Magelang.

Bupati Grobogan bersama Bagian Hukum Setda dan Pemerintah Desa Jatilor dalam penerimaan penghargaan JDIH Jawa Tengahjpeg

Sementara itu, Pemerintah Desa Jatilor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, menjadi salah satu penerima penghargaan Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Desa Terbaik. Pada kategori yang sama, penghargaan diberikan kepada Pemerintah Desa Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, dan Pemerintah Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang.

Rangkaian penghargaan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum tidak hanya menjadi perhatian di tingkat pemerintah kabupaten, tetapi juga mencakup penyelenggaraan pemerintahan di desa. Ketertiban dalam pembentukan regulasi perlu berjalan bersama dengan dokumentasi hukum yang tertata agar produk hukum dapat ditelusuri dan informasinya tersedia ketika diperlukan.

Selain capaian di tingkat Jawa Tengah, JDIH Kabupaten Grobogan menempati peringkat ke-8 kategori pemerintah kabupaten dalam pemeringkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun 2026.

Capaian tersebut menjadi dorongan untuk terus memperkuat kualitas pembentukan produk hukum sekaligus pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Kabupaten Grobogan. Produk hukum yang dibentuk melalui prosedur yang sesuai perlu diikuti dokumentasi yang tertib dan informasi yang mudah ditemukan, sehingga dapat menjadi rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun ketika masyarakat membutuhkan informasi mengenai hak, kewajiban, prosedur, dan ketentuan yang berlaku. (jsa)