Read Time: 1 min

Published: 06 October 2023

Created: 06 October 2023

Grobogan - Keberadaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memberikan andil pada capaian target pembangunan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Karenanya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan mengharapkan HIMPAUDI (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia) Kabupaten Grobogan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan anak usia dini.

Hal itu penting mengingat berdasarkan hasil riset UNESCO (2005), pendidikan anak usia dini dapat meningkatkan partisipasi anak dalam pendidikan, menurunkan angka mengulang kelas, maupun angka putus sekolah. Selain itu, anak juga menjadi lebih berprestasi, mengurangi kriminalitas, kemiskinan, penyalahgunaan obat terlarang, serta meningkatkan kesejahteraan hidup di masa depan.

“Karena begitu pentingnya Pendidikan di jenjang PAUD, kita telah mengeluarkan Perbup (Peraturan Bupati) Nomor 101 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Anak Usia Dini yang menyatakan sebelum anak masuk SD, diwajibkan mengikuti PAUD setidaknya satu tahun. Hal ini diharapkan agar anak-anak sudah siap ketika memasuki masa sekolah di SD”.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, S.Sos., M.Si. saat mewakil Bupati Grobogan menghadiri pelantikan pengurus daerah HIMPAUDI Kabupaten Grobogan periode 2023-2027 di Pendapa Kabupaten Grobogan, Kamis (5/10/2023).

Sekda menyampaikan Pemkab Grobogan berkomitmen kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk jenjang PAUD.

“Kami berusaha tiap tahun menganggarkan untuk peningkatan kualitas pendidikan PAUD, baik untuk infrastruktur, pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE), hingga pemberian bansos untuk guru-guru PAUD. Meskipun belum begitu besar, tetapi itu adalah bentuk perhatian kami mengingat menyesuaian dengan anggaran kita”, ungkapnya.

Sekda Anang Armunanto mengatakan permasalahan di dunia pendidikan begitu kompleks, termasuk pendidikan anak usia dini. Ia mengatakan angka partisipasi sekolah usia 5-6 tahun atau di jenjang PAUD pada tahun 2022 baru mencapai 90,45 %.

“Angka Partisipasi Seolah usia 5-6 tahun atau di jenjang PAUD pada tahun 2022 baru tercapai 90,45 %. Ini artinya hampir 10 % anak usia PAUD belum terlayani untuk mendapatkan pendidikan”, katanya.

Pihaknya menambahkan saat ini jumlah PAUD yang terakreditasi B juga masih kurang. Selain itu, jumlah penilik dan pengawas yang masih rendah, yakni 15 (lima belas) penilik dan 3 (tiga) pengawas TK, yang harus mendampingi 1.191 lembaga PAUD.

Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan HIMPAUDI sebagai salah satu wadah guru-guru PAUD memberikan andil dan berjibaku bergerak bersama-sama turut menyelesaikan beragam persoalan di dunia pendidikan.

“Gunakan organisasi ini sebagai wadah yang menggerakkan anggotanya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Pendidikan di jenjang PAUD”, ujarnya.

(Protkompim - JSA ; HNST)

Read Time: 1 min

Published: 03 October 2023

Created: 03 October 2023

Grobogan – Penayangan seluruh kegiatan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan salah satu indikator penilaian Monitoring Center  for Prevention Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (MCP Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

Mengingat pentingnya hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, S.Sos., M.Si. meminta agar pejabat atau staf yang ditugasi menangani Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) lebih cermat dalam menyusun dan mengumumkan RUP, baik dalam hal pemaketan, pemilihan metode pengadaan, rencana waktu pemilihan, rencana pelaksanaan kontrak maupun dalam menentukan pagu anggaran sehingga RUP semua perangkat daerah dapat disusun dengan baik, benar, dan tepat waktu.

“Cermati dan perhatikan dalam menyusun dan mengumumkan RUP baik dalam hal pemaketan, pemilihan metode pengadaan, rencana waktu pemilihan, rencana pelaksanaan kontrak, maupun dalam menentukan pagu anggaran sehingga Rencana Umum Pengadaan semua OPD akan dapat disusun dengan baik, benar, dan tepat waktu”, ujar Sekda Anang Armunanto.

Hal itu disampaikan Sekda Anang Armunanto saat membuka Bimtek Penyusunan dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) APBD-P TA 2023 bagi Badan/Dinas/Bagian/Kecamatan se-Kabupaten Grobogan yang diselenggarakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) di Gedung Riptaloka Setda Grobogan, Selasa (3/10/2023).

Sekda Anang Armunanto mengatakan baru-baru ini Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun 2023 telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Grobogan. Maka, kata dia, sesuai dengan regulasi semua anggaran perubahan harus dimasukkan dalam RUP melalui aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Versi 4 pada situs www.sirup.lkpp.go.id.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Grobogan Muhlisin mengungkapkan maksud diselenggarakannya bimbingan teknis ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang tatacara penggunaan aplikasi SiRUP Versi 4 sebagai sarana penyusun perencanaan pengadaan barang/ jasa. Sedangkan, untuk tujuannya adalah agar seluruh perangkat daerah mampu menyusun dan mengumumkan RUP APBD-P Tahun Anggaran 2023 secara baik, benar, dan tepat waktu sesuai amanat Perpres No.12 Tahun 2021.

Kegiatan ini diikuti oleh 58 (Lima Puluh Delapan) peserta dari perwakilan Badan/Dinas/Bagian/Kecamatan se-Kabupaten Grobogan. Adapun selaku narasumber adalah Perencana Pertama Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan (PMEP)  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), Pandu Guterres.

(Protkompim— JSA-HNST)