- Read Time: 1 min
Grobogan - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Dr. Ir. Mohamad Sumarsono, M.Si menyampaikan bahwa di era digitalisasi seperti dewasa ini, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) memiliki peran penting sebagai solusi atas beragam ekses negatif dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, seperti penyebaran berita hoaks.
Keberadaan KIM diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kecerdasan masyarakat dalam memilih dan memilah informasi yang beredar sehingga masyarakat tidak terperdaya oleh berita-berita hoaks yang berpotensi merugikan dan membahayakan kehidupan sosial kemasyarakatan.
“Keberadaan KIM di era digital yang ditandai begitu banyak informasi yang tesebar melalui berbagai saluran media informasi, sangat dibutuhkan kecerdasan untuk memilah dan memilih serta menyampaikan informasi yang positif, terpercaya dan aktual kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak terperdaya oleh berita-berita hoax yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan bermasyarakat”, ujar Sekda Sumarsono.
Lanjutnya, “Apalagi, menjelang tahun politik seperti ini, pasti akan ada pihak-pihak yang membuat berita-berita palsu tertentu untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya sesuai kepentingan masing-masing”.
Itu disampaikan Sekda Sumarsono saat mewakili Bupati Grobogan dalam acara Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Grobogan Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Grobogan di gedung Riptaloka Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Grobogan, Rabu (14/6/2023).
Sebagai mitra pemerintah, Sekda Sumarsono juga meminta KIM berperan aktif dalam diseminasi informasi terkait perkembangan dan pembangunan di Kabupaten Grobogan. Selain itu, dirinya berharap hadirnya KIM mampu memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah taraf kehidupannya, khususnya di bidang pengelolaan informasi.“KIM juga sebagai mitra dialog dengan pemerintah dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan publik, serta sebagai sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang informasi. Dengan adanya KIM, masyarakat dapat menemukan masalah bersama, mengenali cara pemecahan masalah, membuat keputusan bersama, melaksanakan keputusan dengan kerjasama dan mengembangkan jaringan informasi untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang terpercaya dan aktual di lingkungannya”, katanya.
Sementara Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Diskominfo Kabupaten Grobogan yang juga Asisten Administrasi Umum Sekda Grobogan Catur Suhantoro, S.H., M.M. menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan guna memberikan pemahaman dan wawasan terkait peran strategis KIM dalam penyebaran arus informasi antarmasyarakat, antara pemerintah kepada masyarakat, dan juga pengimplementasian teknologi informasi dan media sosial secara bijak kepada masyarakat. Lanjutnya, dirinya berharap melalui kegiatan pembinaan ini, pengurus dan anggota KIM dapat memberikan kontribusi yang nyata di masyarakat.
(Protkompim—JSA)
Grobogan - Kabupaten Grobogan menjadi tuan rumah Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Barongsai yang diselenggarakan oleh Federasi Olahraga Barongsai Indonesia (FOBI) Kabupaten Grobogan, 10-11 Juni 2023.
Lebih lanjut, pihaknya berpesan para atlet agar bertanding dengan sungguh-sungguh, dan menjunjung tinggi sportifitas. Kepadan para Juri, dirinya meminta agar berlaku seadil-adilnya sehingga tercipta suasana yang kondusif, serta untuk penonton agar tertib supaya tidak menggangu peserta.
Grobogan - Meskipun hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2022 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Dr. Ir. Mohamad Sumarsono, M.Si menyampaikan masih terdapat sejumlah temuan atau rekomendasi, baik dari BPK RI maupun dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mesti segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah.
Pihaknya mengatakan sesuai regulasi yang berlaku, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Dirinya menambahkan, selain itu pejabat juga wajib memberikan penjelasan kepada BPK RI tentang tindak lanjut atas laporan dalam hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (Enam Puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.
