Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 06 March 2026

Created: 06 March 2026

Purwodadi — Upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan terus dilakukan pemerintah. Salah satunya melalui program diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 5 persen yang saat ini berlaku di Jawa Tengah.

Program tersebut menjadi fokus dalam Sosialisasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui Program Diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 5 Persen yang digelar di Ruang Rapat Wakil Bupati Grobogan, Jumat (6/3/2026).

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Anang Armunanto, unsur UPPD Samsat, Polres Grobogan, perangkat daerah terkait, serta para camat. Sosialisasi dilakukan agar informasi mengenai program keringanan pajak dapat tersampaikan secara utuh kepada masyarakat hingga tingkat kecamatan dan desa.

Program yang berlangsung mulai 20 Februari hingga 31 Desember 2026 tersebut memberikan sejumlah keringanan bagi wajib pajak. Pemerintah memberikan pengurangan pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 5 persen, dengan sanksi administratif yang dikenakan menyesuaikan dengan pengurangan pokok pajak tersebut.

Selain itu, terdapat pengurangan tunggakan pokok Pajak Kendaraan Bermotor beserta sanksi administrasinya untuk masa pajak mulai 5 Januari 2025. Pengurangan pokok, sanksi administrasi, dan tunggakan tersebut diberikan kepada kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran sesuai ketentuan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menghadirkan kebijakan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua (BBNKB II) bagi kendaraan bekas. Kebijakan ini diharapkan mendorong masyarakat melakukan balik nama kendaraan secara resmi sehingga data kepemilikan kendaraan menjadi lebih tertib.

Meski demikian, masyarakat tetap perlu memenuhi komponen pembayaran lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penerbitan STNK, TNKB, atau BPKB, serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Dalam arahannya, Sekda Anang Armunanto menekankan pentingnya penyebarluasan informasi yang benar agar masyarakat memahami berbagai kemudahan yang telah disiapkan pemerintah.

“Program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan lebih ringan. Karena itu kami berharap informasi ini dapat disampaikan secara luas, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan program diskon PKB lima persen yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” ujarnya.

Sekda juga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut berkaitan dengan penerapan opsen pajak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam regulasi tersebut terdapat tiga jenis opsen pajak daerah, yakni Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Melalui skema ini, sebagian penerimaan pajak kendaraan dapat langsung menjadi bagian pendapatan pemerintah kabupaten/kota.

Di Kabupaten Grobogan, penerimaan dari opsen PKB menjadi salah satu kontributor penting dalam pendapatan pajak daerah. Sebagian penerimaan tersebut bahkan dimandatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan di daerah.

Karena itu, Sekda mengajak para kepala perangkat daerah dan camat yang hadir untuk turut membantu menyebarluaskan hasil sosialisasi kepada masyarakat di wilayah masing-masing.

Melalui penyampaian informasi yang utuh dan mudah dipahami, pemerintah berharap masyarakat dapat mengetahui berbagai kemudahan yang tersedia sekaligus memanfaatkannya secara tepat.

Pada akhirnya, kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak diharapkan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif semata, melainkan sebagai bagian dari kontribusi bersama dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat Grobogan. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 06 March 2026

Created: 06 March 2026

Gubug— Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga komunikasi dan memperkuat kebersamaan dalam pembangunan daerah. Melalui momentum Ramadan, ruang silaturahmi dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai pesan publik sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Anang Armunanto bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Grobogan melaksanakan Safari Ramadan di Masjid Baitul Makmur, Desa Ginggangtani, Kecamatan Gubug, Kamis (5/3/2026). Kegiatan tersebut dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah desa, serta warga setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Anang Armunanto mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem. Mengacu pada informasi dari BMKG dan Stasiun Klimatologi, kondisi hidrometeorologi masih berpotensi memunculkan hujan lebat disertai angin dalam waktu singkat.

“Cuaca ekstrem bisa datang tiba-tiba. Hujan bisa turun deras, disertai angin. Oleh karena itu kita perlu meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Sekda.

Ia juga mengajak masyarakat turut menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai maupun saluran air. Menurutnya, pengelolaan sampah sederhana di tingkat rumah tangga dapat menjadi langkah awal yang berdampak baik bagi lingkungan.

“Secara pribadi maupun kelompok, kita jangan membuang sampah ke kali, ke saluran, atau dibuang sembarangan. Kalau bisa diolah sendiri. Sampah organik bisa dipendam di tanah agar menjadi pupuk. Itu namanya lubang biopori,” katanya.

Selain isu lingkungan, Sekda juga menyoroti fenomena yang belakangan muncul di kalangan remaja usia sekolah, seperti perang sarung dan tawuran. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga generasi muda agar tidak terlibat dalam kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban.

Menjelang malam Idul Fitri, Sekda juga menyampaikan imbauan agar kegiatan takbir lebih dipusatkan di masjid, musala, atau tempat ibadah di lingkungan masing-masing.

“Biasanya malam Idul Fitri kita melaksanakan takbir. Sebisanya takbiran dilaksanakan di rumah, di masjid, di musala, atau di tempat-tempat ibadah,” ujarnya.

Ia berharap masyarakat dapat menjaga kekhidmatan malam takbiran sekaligus memperhatikan faktor keamanan dan ketertiban lingkungan. Namun apabila di beberapa tempat tetap melaksanakan takbir keliling sebagai tradisi, kegiatan tersebut diharapkan dilakukan secara tertib dengan koordinasi bersama aparat setempat.

“Kalau memang ada yang melaksanakan takbir keliling, usahakan ada izin ke kecamatan atau polsek, ada penanggung jawabnya, dan kita awasi putra-putri peserta takbir. Jangan sampai ada yang membawa mercon atau senjata tajam agar tidak menimbulkan masalah,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Sekda juga mengajak masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan melalui jalur komunikasi yang baik, baik melalui pemerintah desa, kecamatan, maupun pemerintah kabupaten. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan peran organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang ada.

“Kalau ada persoalan, sampaikan melalui jalur yang baik. Bisa lewat pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, atau melalui lembaga yang ada seperti PCNU, Muhammadiyah, atau lembaga lainnya. Intinya kita ingin menciptakan Kabupaten Grobogan yang aman, damai, sejahtera, dan guyup rukun bersama-sama membangun Grobogan,” kata Sekda.

Dalam rangkaian kegiatan Safari Ramadan tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Grobogan juga menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan berupa 250 kilogram beras diberikan kepada 50 penerima manfaat.

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Grobogan menyalurkan bantuan pembangunan masjid sebesar Rp15.000.000 serta program bantuan biaya hidup senilai Rp70.000.000 untuk 280 mustahik. Terdapat pula tali asih dari Kementerian Agama, BUMD, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Melalui kegiatan Safari Ramadan ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan berharap silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat terus terjaga, sekaligus memperkuat kebersamaan dalam menjaga lingkungan, ketertiban sosial, serta mendukung pembangunan daerah yang lebih kondusif dan berkelanjutan. (jsa)