Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 30 April 2025

Created: 30 April 2025

Purwodadi— Diseminasi hasil-hasil penelitian dan kajian pembangunan Kabupaten Grobogan tahun 2024 kembali digelar di Gedung Riptaloka, Rabu (30/4/2025), mengusung tema “Optimalisasi Penelitian dan Pengembangan Menuju Grobogan Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.” Dalam sambutannya, Bupati Grobogan, Setyo Hadi, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momen penting untuk menyampaikan hasil kajian strategis yang telah dilakukan tahun lalu.

“Penelitian yang telah dilakukan, berangkat dari adanya isu strategis, dan untuk menjawab kebutuhan pembangunan, sehingga perlu dicari penyebab, solusi hingga pemanfaatan pengembanganya. Hasil kajian penelitian, selanjutnya menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan, serta perumusan dan pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah,” ujar Bupati Setyo Hadi.

Beberapa isu utama yang menjadi fokus antara lain penguatan identitas daerah melalui branding, potensi kandungan litium di kawasan Bledug Kuwu, serta penanganan anak tidak sekolah (ATS) yang masih tinggi.

Salah satu hal yang disoroti Bupati adalah perlunya identitas daerah yang kuat dan menyeluruh. Selama ini, Grobogan memiliki berbagai julukan dan simbol seperti Bumi Pajale, Bumi Pepali, atau Kota Swike, namun belum memiliki satu branding yang utuh dan representatif. Menurutnya, “Sudah saatnya kita memiliki identitas yang mewadahi semuanya, luwes, dapat dipertanggungjawabkan, dan mewakili seluruh unsur masyarakat.”

Branding daerah yang dimaksud akan dituangkan dalam logo dan slogan: Gumreget, Gumregah, Gumregut, yang diharapkan menjadi semangat bersama dalam pembangunan Grobogan ke depan. Pengkajian branding ini telah dilakukan sepanjang tahun 2024 oleh tim yang dipimpin Prof. Sahid Teguh Widodo, M.Hum., Ph.D. melalui fasilitasi Bappeda.

Prof. Sahid menyampaikan bahwa keberhasilan branding dan pembangunan daerah memerlukan kepemimpinan yang hadir dan kolaboratif. Hal ini perlu didukung dengan teknologi media, tim kerja lintas sektor yang solid, serta partisipasi masyarakat yang bergerak dari pemberdayaan ke keberdayaan.

Sementara itu, isu potensi litium di kawasan Bledug Kuwu juga menjadi sorotan penting. Agata Vanesa dan Dzil Mulki Heditama, mewakili tim dari Badan Geologi, menjelaskan bahwa berdasarkan penyelidikan geologi, geokimia, dan geofisika, telah dilakukan pengambilan sampel di beberapa lokasi, yaitu Bledug Kuwu, Bledug Cangkring, Bledug Dikil, Tanjung Sari, Crewe, Detil, Banjar, Kesongo, dan Jono. Hasil penyelidikan menunjukkan kadar litium paling tinggi ditemukan di Bledug Kuwu pada sampel air (36 - 135 ppm) dan sampel lumpur (76 – 645 ppm), serta di Bledug Cangkring pada sampel air (53 - 665 ppm) dan sampel lumpur (59 – 106 ppm). PPM (Parts Per Million) adalah satuan pengukuran yang digunakan untuk menyatakan konsentrasi unsur dalam larutan atau sampel.

Temuan ini menunjukkan adanya indikasi kandungan litium di beberapa area tersebut. Hasil ini diperkuat oleh temuan anomali gravitasi, magnetik, dan resistivitas bawah permukaan yang menunjukkan potensi keberadaan mineral logam, termasuk litium. Badan Geologi menambahkan bahwa untuk memperoleh informasi lebih akurat mengenai kandungan litium, diperlukan tindak lanjut berupa pengeboran uji di lokasi-lokasi yang telah teridentifikasi.

Selain potensi sumber daya alam, perhatian juga diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia. Huntal Hutapea memaparkan hasil evaluasi kebijakan penanganan anak tidak sekolah (ATS) di Grobogan, yang hingga kini masih menjadi persoalan utama yang berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan.

Menurut Huntal, beberapa penyebab tingginya angka ATS meliputi hambatan ekonomi, sosial, hingga budaya seperti pernikahan dini. Ia merekomendasikan penguatan perencanaan kebijakan melalui RAD ATS, sistem data dan monitoring yang terintegrasi, intervensi sosial-ekonomi untuk keluarga ATS, perluasan akses pendidikan nonformal, hingga pengembangan kurikulum adaptif dan peningkatan kapasitas tata kelola pendidikan.

Ia menekankan bahwa upaya penanganan ATS harus melibatkan dua tim penggerak utama: di tingkat daerah dan desa/kelurahan, serta mengedepankan pendekatan kolaboratif lintas sektor.

Diseminasi ini menandai pentingnya penggunaan hasil-hasil kajian sebagai landasan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029.

Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, turut mengikuti kegiatan ini bersama perangkat daerah, media, organisasi masyarakat, serta akademisi. Bupati menutup sambutannya dengan ajakan reflektif, “Kini saatnya kita manfaatkan hasil kajian ini sebagai rujukan dalam menentukan arah pembangunan strategis ke depan. Menuju Grobogan Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan, dengan semangat Mbangun Deso Noto Kutho.” (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 28 April 2025

Created: 28 April 2025

Purwodadi— Pelaksanaan apel pagi rutin di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda), Bappeda, BPPKAD, dan Satpol PP Kabupaten Grobogan, Senin (28/4/2025), bukan hanya sebagai kegiatan pembuka pekan, tetapi juga sebagai momen penting untuk menegaskan kembali komitmen terhadap disiplin dan kepatuhan aparatur sipil negara (ASN) pada pedoman yang mengatur perilaku ASN.

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Setda Grobogan, Muhlisin, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa apel rutin ini merupakan bentuk implementasi dari Kode Etik dan Kode Perilaku ASN. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak, bersikap, dan berkomunikasi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Implementasi ini bukan hanya sebatas formalitas, melainkan sebuah komitmen bagi setiap ASN untuk menjaga profesionalisme dan integritas dalam setiap aspek tugas mereka.

Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, menekankan pentingnya nilai integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam setiap aspek pekerjaan pemerintahan. Melalui kode etik ini, diharapkan setiap ASN tidak hanya menjaga sikap dan perilaku selama menjalankan tugas, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga reputasi institusi pemerintahan dengan senantiasa berpedoman pada hukum dan etika yang berlaku.

Muhlisin menegaskan bahwa apel pagi bukan sekadar rutinitas, melainkan kesempatan untuk meneguhkan kembali komitmen ASN dalam mematuhi standar etika dan profesionalisme yang diamanahkan. ASN sebagai abdi negara dituntut untuk terus memperkuat integritas dan komitmen terhadap tugas yang diemban, dengan kode etik yang menjadi panduan utama dalam memastikan pelayanan publik yang berkualitas.

Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut, Muhlisin juga menyampaikan isu terkini mengenai pengadaan barang/jasa, khususnya kebijakan resiprokal tarif. Meskipun topik ini mendapat perhatian luas, terutama terkait kemungkinan impor, Pemkab Grobogan tetap berpegang pada regulasi yang ada. Saat ini, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang mendorong penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa tetap menjadi acuan utama. Selama belum ada perubahan regulasi yang jelas, Pemkab Grobogan akan terus mengikuti instruksi tersebut demi mendukung penguatan ekonomi lokal serta kualitas produk dalam negeri.

Di samping itu, Muhlisin juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi ASN. Peningkatan kompetensi bukan hanya terkait pemenuhan angka minimal jam pelatihan, tetapi juga harus berfokus pada peningkatan kualitas kerja yang signifikan. ASN diharapkan tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap kemajuan daerah, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Peningkatan kompetensi ASN harus selalu berorientasi pada hasil nyata yang memberikan dampak positif, terutama dalam pelayanan publik dan pencapaian pembangunan. Pemkab Grobogan berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas ASN agar lebih responsif terhadap tantangan zaman, perubahan regulasi, dan lebih berfokus pada pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.

Dengan pemenuhan regulasi yang tepat, peningkatan kompetensi ASN, dan penguatan integritas dalam setiap aspek pengadaan barang/jasa, Pemkab Grobogan berharap dapat mewujudkan pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. (jsa)