- Admin Setda
- Read Time: 1 min
Grobogan, 9 Desember 2024 – Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Grobogan. Acara yang berlangsung pada Senin (9/12) ini bertujuan memperkuat komitmen seluruh pihak dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata melalui pengintegrasian perspektif gender.
Dalam sambutannya, Sekda Anang menegaskan pentingnya PUG sebagai strategi yang memastikan setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, mempertimbangkan keadilan gender. "Pengarusutamaan Gender tidak hanya berbicara tentang perempuan dan laki-laki, tetapi juga mencakup hak-hak anak, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok marjinal lainnya," ujar Anang.
Di Kabupaten Grobogan, pelaksanaan PUG didukung oleh Kelompok Kerja (Pokja) PUG yang dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Bupati. Sinergi lintas perangkat daerah menjadi kunci utama keberhasilan strategi ini, dengan Bappeda bertindak sebagai Ketua Pokja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) sebagai Sekretaris, serta dukungan penuh dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPPKAD) serta Inspektorat.
Fokus Bimtek kali ini adalah meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang responsif gender. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Selain itu, evaluasi implementasi PUG juga akan mengacu pada capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE), sebagai salah satu indikator keberhasilan.
"Melalui komitmen bersama, Kabupaten Grobogan bertekad untuk terus meminimalisir kesenjangan gender, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," tutup Anang.
Acara ini dihadiri oleh kepala perangkat daerah, anggota Pokja PUG, serta pemangku kepentingan terkait, dengan harapan mampu menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam pelaksanaan PUG di tahun 2024.
Grobogan, 3 Desember 2024 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) melaksanakan Rapat Persiapan Pengadaan (RPP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Grobogan. Acara ini digelar pada Selasa, 3 Desember 2024, bertempat di Ruang Rapat PBJ Setda Grobogan.
(Grobogan) Dalam upacara HUT ke-53 KORPRI dan HUT ke-79 PGRI, tampak berbeda dari tahun sebelumnya. Di mana para petugas upacara dari unsur eselon II. Pemimpin upacara dari Kepala Bakesbangpol, Pembaca Pembukaan UUD 1945 Kepala Diskominfo, Pembaca Panca Prasetya KORPRI, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Grobogan. Selain itu, sebagai Pengibar Bendera Kepala Disnakertrans, Kepala DP3AKB, dan Kepala Bappeda Kabupaten Grobogan. Sedangkan ajudan Bupati, diemban oleh Kepala Dinas Sosial, Pembaca Sejarah KORPRI Kepala Disperakim, dan Para Kepala Perangkat Daerah selaku Pemimpin Barisan masing-masing instansinya. Upacara tersebut digelar di Alun-alun Purwodadi, pada hari Senin (2/12/2024).
Dalam upacara tersebut, dilaksanakan pula penyerahan penghargaan dan piala lomba POR KORPRI 2024, di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan mendominasi. Dispendukcapil berhasil meraih beberapa katagori penghargaan dalam peringatan HUT Korpri ke-35 tahun 2024. Adapun penghargaan yang berhasil diperoleh oleh Dispendukcapil antara lain Juara I, ASN Berprestasi Katagori Pejabat Administrator Terbaik yang diraih oleh Machasin Nur Ubaidi, S.STP, M.Si, Juara I, ASN Berprestasi Katagori Pegawai Terbaik yang berhasil diraih Sulistyo, S.Kom, MM dan Juara 3 diperoleh Warno, S.Kom.
Dalam amanatnya, Sri Sumarni, menyampaikan tujuh pesan dari Presiden Prabowo kepada seluruh peserta upacara, yaitu penguatan solidaritas dan kerjasama Korpri, mendorong inovasi dan efisensi, memperkuat integritas dan disiplin, memastikan akses pangan sehat, mendukung ketahanan energi, kolaborasi program pengentasan kemiskinan dan Korpri untuk menjaga netralitas dan loyalitas.
