Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 08 July 2026

Created: 08 July 2026

Purwodadi – Pelayanan publik yang bersih tidak hanya bergantung pada aturan dan sistem pengawasan. Ia juga ditentukan oleh budaya kerja yang dibangun setiap hari, mulai dari keberanian untuk saling mengingatkan, menghindari konflik kepentingan, hingga menjalankan tugas sesuai ketentuan. Dengan cara itu, potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih akuntabel.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, saat memberikan arahan pada Webinar Diseminasi dan Monitoring Pelaksanaan Pariwara Antikorupsi 2026 serta Pengendalian Gratifikasi yang diikuti perangkat daerah, unit kerja, pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan secara daring, Rabu (8/7/2026).

Dalam arahannya, Sekda mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus memperkuat komitmen dalam mencegah korupsi, termasuk berbagai bentuk penyimpangan seperti gratifikasi. Menurutnya, upaya tersebut tidak cukup dilakukan oleh pimpinan atau unit tertentu, tetapi perlu menjadi tanggung jawab bersama di setiap jenjang organisasi.

Karena itu, ia mendorong tumbuhnya budaya saling mengingatkan dalam pelaksanaan tugas. Menurutnya, setiap aparatur memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan rekan kerja maupun pimpinan apabila menemukan hal yang tidak sesuai dengan aturan.

Sekda menilai sikap tersebut justru merupakan bentuk loyalitas kepada organisasi. Dengan saling mengingatkan, berbagai kekeliruan dapat dikenali lebih awal sehingga risiko pelanggaran dapat diminimalkan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Ia juga mengingatkan bahwa upaya membangun budaya antikorupsi tidak bergantung pada ada atau tidaknya penilaian maupun perlombaan. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai integritas menjadi kebiasaan dalam bekerja, baik di perangkat daerah, unit kerja, kecamatan, maupun pemerintah desa dan kelurahan.

Menurutnya, masih adanya sikap permisif terhadap perilaku korupsi menjadi tantangan yang perlu dihadapi bersama. Karena itu, perubahan perlu dimulai dari lingkungan kerja masing-masing melalui kemauan untuk terus memperbaiki diri, terbuka terhadap masukan, dan konsisten menjalankan tugas sesuai ketentuan.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan sosialisasi mengenai ketentuan terbaru pengendalian gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026. Materi tersebut menjelaskan kewajiban menolak dan melaporkan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan, mekanisme pelaporan kepada KPK, serta berbagai bentuk penerimaan yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan mendorong agar seluruh aparatur semakin memahami batasan antara pemberian yang diperbolehkan dan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Pemahaman tersebut penting agar setiap keputusan dalam pelaksanaan tugas tetap berlandaskan aturan, transparansi, dan kepentingan publik.

Dengan budaya kerja yang saling mengingatkan dan pemahaman yang semakin baik terhadap pengendalian gratifikasi, diharapkan potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal. Pada akhirnya, langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 08 July 2026

Created: 08 July 2026

Purwodadi – Dalam penyelenggaraan pemerintahan, integritas sering kali dipahami sebatas kepatuhan terhadap aturan. Padahal, membangun budaya antikorupsi juga dimulai dari sikap yang lebih mendasar, yaitu kesediaan untuk mengevaluasi diri, mengakui kekeliruan, lalu memperbaikinya agar tidak terulang dalam pelaksanaan tugas.

Pesan tersebut berulang kali disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, dalam berbagai kesempatan saat memberikan arahan kepada aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, tidak ada manusia yang sepenuhnya bebas dari kesalahan. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap aparatur memiliki kemauan untuk terus belajar, melakukan perbaikan, dan menjaga amanah yang telah dipercayakan.

"Yang bisa kita lakukan adalah perbaikan sekarang dan ke depan, serta terus berusaha melakukan yang baik," ujarnya.

Bagi Sekda, integritas bukan hanya diukur dari kemampuan menghindari pelanggaran, tetapi juga dari keberanian menerima evaluasi dan menjadikannya sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas kinerja. Sikap tersebut menjadi bekal penting bagi aparatur dalam menjalankan tugas secara profesional sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.

Dalam praktiknya, proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai mekanisme pengawasan, penilaian kinerja, hingga penguatan budaya integritas pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap pelayanan terus diperbaiki sesuai kebutuhan masyarakat.

Karena itu, budaya antikorupsi tidak berhenti pada penegakan aturan semata. Ia tumbuh melalui kebiasaan untuk bekerja secara jujur, terbuka terhadap masukan, bertanggung jawab atas setiap keputusan, serta konsisten menjalankan tugas sesuai ketentuan.

Perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus, meskipun dimulai dari hal-hal sederhana, akan membentuk budaya kerja yang semakin baik. Pada saat yang sama, pelayanan publik dapat berlangsung lebih akuntabel, tepat sasaran, dan semakin mampu menjawab harapan masyarakat.

Melalui semangat tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan terus mendorong penguatan integritas sebagai bagian dari budaya kerja aparatur. Sebab birokrasi yang bersih tidak dibangun dalam satu waktu, melainkan melalui komitmen untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan menjaga amanah dalam setiap pelaksanaan tugas. (jsa)