- Read Time: 1 min
Jakarta - Fraksi PPP DPR RI menyatakan keberatan atas penghapusan pasal dalam Undang-Undang (UU) Jaminan Halal yang mewajibkan semua produk di Indonesia bersertifikat halal. PPP menegaskan sudah sepatutnya penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam mengikuti ajaran agamanya.
"Terhadap penghapusan kewajiban produk bersertifikat halal tersebut, Fraksi PPP menyatakan keberatan," kata Sekretaris Fraksi PPP, Achmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan, Selasa (21/1/2020).

Purwodadi – Keinginan Presiden Jokowi untuk memangkas eselonisasi tampaknya akan diterapkan di pemerintah daerah dalam upaya penyederhanaan birokrasi. Hal itu ditegaskan kembali oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, DR. Ir. Moh. Sumarsono, M.Si saat menyampaikan amanat pada upacara bendera di halaman Setda Grobogan, Senin Pagi (20/01).