Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 06 May 2026

Created: 06 May 2026

Purwodadi – Pemerintah Kabupaten Grobogan meluncurkan SIMBA DESA (Sistem Monitoring Berbasis Web Administrasi Dana Desa) sebagai upaya memperkuat pengawasan pengelolaan Dana Desa tahun 2026. Kehadiran sistem ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola desa agar lebih tertib, transparan, dan terintegrasi.

Peluncuran dilakukan dalam kegiatan Sosialisasi Dana Desa Tahun 2026 di Hotel Grand Master Purwodadi, Rabu (6/5/2026), yang diikuti perwakilan kecamatan, kepala desa, serta unsur teknis terkait.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, menegaskan bahwa penguatan pengawasan Dana Desa menjadi hal yang tidak dapat ditawar di tengah perubahan regulasi tahun 2026. Ia menyebut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 sebagai pedoman utama yang wajib dipedomani pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan.

“Regulasi harus dipedomani dan dilaksanakan, apalagi dana yang bersumber dari pemerintah pusat,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa pengawasan tidak hanya berhenti pada kepatuhan regulasi, tetapi juga mencakup ketertiban administrasi di tingkat desa. Termasuk di dalamnya penyusunan laporan yang menjadi kewajiban pemerintah desa, seperti Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) serta dokumen pertanggungjawaban lainnya, yang harus disusun secara tertib, lengkap, dan tepat waktu sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja.

Lebih lanjut, Sekda menegaskan bahwa pengelolaan Dana Desa tahun 2026 harus tetap selaras dengan prioritas pembangunan, seperti ketahanan pangan, layanan kesehatan desa, penanganan stunting, BLT Desa, hingga digitalisasi desa.

 
Ia juga menyampaikan adanya penyesuaian skema Dana Desa, di mana desa hanya mengelola Dana Desa reguler dengan rata-rata sekitar Rp354 juta per desa. Dalam kondisi tersebut, ia meminta pemerintah desa tetap menjaga kualitas perencanaan dan pelaksanaan agar setiap program berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam penguatan tata kelola tersebut, Pemkab Grobogan memperkenalkan SIMBA DESA sebagai instrumen digital untuk memantau pengelolaan Dana Desa secara lebih sistematis dan real-time, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dalam satu sistem berbasis web.

Kepala Bidang Pembangunan Desa Dispermades Grobogan, Achmad Rifqi, menjelaskan bahwa sistem ini merupakan bagian dari transformasi digital dalam pengawasan keuangan desa yang tidak hanya menekankan efisiensi, tetapi juga penguatan akuntabilitas.


“Ini bukan sekadar aplikasi, tetapi bagian dari transformasi digital dalam pengawasan keuangan desa,” ujarnya.

Melalui sistem ini, pemerintah desa berperan sebagai operator utama, kecamatan sebagai verifikator, perangkat daerah sebagai pengendali, dan pimpinan daerah sebagai pengambil kebijakan. Skema tersebut membentuk pola pengawasan berlapis yang lebih terstruktur dan terukur.

Selain memudahkan pemantauan, sistem ini juga diharapkan dapat mempercepat proses pelaporan, meminimalkan kesalahan administrasi, serta memperkuat pengambilan keputusan berbasis data.

Untuk memastikan implementasi berjalan optimal, SIMBA DESA juga didukung pendampingan teknis mulai dari pelatihan operator, dukungan tenaga ahli, hingga layanan bantuan teknis di tingkat desa dan kecamatan.

Melalui penguatan sistem berbasis digital ini, pemerintah daerah berharap pengelolaan Dana Desa tidak hanya berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga lebih terukur dan memberi dampak nyata bagi masyarakat desa. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 04 May 2026

Created: 04 May 2026

Purwodadi— Upaya penyesuaian pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Grobogan mulai diarahkan tidak hanya pada aspek kinerja, tetapi juga pada kebiasaan sehari-hari yang selama ini kerap dianggap teknis. Mulai dari cara berangkat ke kantor hingga pilihan konsumsi, seluruhnya perlahan ditempatkan dalam kerangka efisiensi belanja daerah sekaligus penguatan ekonomi lokal.

Arah tersebut merujuk pada Surat Edaran Nomor 800/8 Tahun 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Pesan itu kembali ditegaskan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah (Setda) Grobogan, Agus Budi Karyanto, saat memimpin apel pagi gabungan ASN di halaman Setda, Senin (4/5/2026). Apel yang diikuti ASN dari Setda, Bapperida, BPPKAD, dan Satpol PP itu menjadi ruang penguatan komitmen di tengah penyesuaian pola kerja yang mulai berjalan di lapangan.

Dalam arahannya, ia menekankan bahwa efisiensi tidak cukup dipahami sebagai kebijakan administratif, tetapi perlu hadir dalam praktik harian yang sederhana dan konsisten. Salah satu yang mulai diarahkan adalah perubahan pola transportasi ASN sebagai bagian dari pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Penerapannya disusun bertahap sesuai kondisi jarak tempuh. ASN dengan jarak rumah ke kantor maksimal 1,5 kilometer diutamakan berjalan kaki. Untuk jarak di bawah 10 kilometer, penggunaan sepeda maupun sepeda listrik didorong, dengan tetap memperhatikan kondisi kontur jalan agar aman digunakan.

Di luar itu, angkutan umum juga mulai menjadi alternatif mobilitas dengan mempertimbangkan aksesibilitas, waktu tempuh, serta ketersediaan layanan di masing-masing wilayah. Sementara bagi ASN yang masih menggunakan kendaraan pribadi, diterapkan skema berbagi kendaraan atau carpooling, yakni penggunaan satu kendaraan secara bersama sesuai kapasitas yang tersedia.

Seluruh pola tersebut tidak berhenti sebagai imbauan, tetapi menjadi bagian dari mekanisme pengendalian pelaksanaan tugas kedinasan yang dilaporkan secara berkala kepada Sekretaris Daerah, termasuk dalam evaluasi efisiensi biaya operasional.

Sejalan dengan itu, ASN juga mulai didorong untuk lebih mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dalam aktivitas sehari-hari. Kebijakan ini diarahkan sebagai upaya penguatan ekonomi lokal, dengan harapan belanja aparatur dapat memberi dampak lebih langsung terhadap pelaku usaha di daerah, di tengah kondisi ekonomi yang masih bergerak dinamis.

Dorongan tersebut tidak dimaknai sebagai perubahan yang instan, melainkan proses pembiasaan yang mulai berjalan di lingkungan kerja. Dalam praktiknya, pilihan konsumsi aparatur dipandang ikut menentukan ruang perputaran ekonomi di tingkat lokal.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga rasa syukur yang diwujudkan dalam disiplin dan konsistensi kerja, serta kesabaran dalam menjalani penyesuaian yang kini berlangsung di lingkungan birokrasi.

Dalam kerangka yang lebih luas, arah kebijakan ini menunjukkan bahwa transformasi budaya kerja tidak selalu bertumpu pada perubahan besar. Justru dari kebiasaan yang paling dekat dengan keseharian aparatur, perubahan itu perlahan dibentuk, sambil tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi belanja daerah dan keberpihakan pada ekonomi masyarakat.(jsa)