Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 13 October 2026

Created: 13 October 2026

Purwodadi— Pencegahan pornografi tidak cukup dilakukan melalui penindakan. Edukasi, pengawasan, dan pendampingan korban perlu berjalan beriringan, terutama untuk melindungi anak-anak dari paparan konten negatif dan dampaknya terhadap tumbuh kembang mereka.

Hal tersebut ditekankan Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan Anang Armunanto saat memimpin pertemuan Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Kabupaten Grobogan di Ruang Rapat Wakil Bupati, Selasa (13/10/2026). Pertemuan ini dihadiri Polres Grobogan, Kejaksaan Negeri Grobogan, perangkat daerah, serta organisasi masyarakat terkait.

Anang menekankan bahwa penanganan kasus harus disertai perhatian terhadap kondisi korban. Anak yang terdampak paparan pornografi maupun mengalami kekerasan membutuhkan pendampingan dan dukungan agar tidak dikucilkan atau kehilangan kepercayaan diri.

“Korban jangan dikucilkan, perlu didampingi, perlu diberi motivasi. Utamanya anak-anak agar masa depannya terjamin,” ujarnya.

Di sisi lain, tantangan penggunaan gawai tidak terbatas pada paparan pornografi. Perangkat digital juga dapat menjadi sarana penyebaran konten provokatif dan berkaitan dengan persoalan kekerasan terhadap anak. Karena itu, upaya pencegahan perlu menjangkau kebiasaan bermedia digital, sekaligus memperkuat pengawasan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Anang menjelaskan bahwa kerja Gugus Tugas bertumpu pada empat hal, yakni pencegahan melalui edukasi, sosialisasi, dan literasi digital; penegakan hukum melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum; penanganan melalui layanan pengaduan, penjangkauan, dan pendampingan korban; serta rehabilitasi. Keempatnya perlu berjalan terpadu agar upaya pencegahan, penindakan, dan pemulihan korban saling mendukung.

Untuk memperluas jangkauan edukasi, Anang mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengintensifkan sosialisasi bijak bermedia sosial dengan muatan pencegahan pornografi, baik melalui kanal digital maupun kegiatan secara langsung. Diskominfo juga diharapkan memperkuat koordinasi dengan Polres Grobogan dalam penanganan dan pemblokiran situs atau konten ilegal.

Edukasi tersebut perlu menjangkau lingkungan keluarga dan masyarakat. Anang mendorong adanya surat imbauan yang dapat menggerakkan PKK, organisasi perempuan, serta pengurus RT dan RW untuk turut menyampaikan edukasi pencegahan pornografi. Dengan begitu, upaya perlindungan anak tidak hanya berlangsung di ruang digital, tetapi juga menjadi perhatian bersama di lingkungan tempat mereka tumbuh.

Dari sisi penanganan kasus, Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Taufik Frida Mustofa menyoroti perubahan pola interaksi sosial dan kondisi pengasuhan anak. Ia menyampaikan bahwa dalam sejumlah perkara kekerasan seksual, minimnya pengawasan orang tua menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan. Sebagian anak diasuh oleh kakek atau nenek ketika orang tua bekerja, sementara kondisi keluarga yang tidak harmonis juga dapat menambah kerentanan anak.

Penanganan korban juga membutuhkan akses pengaduan yang aman, pendampingan psikologis dan sosial, serta koordinasi cepat antarinstansi. Sementara itu, upaya pencegahan perlu diperluas melalui sosialisasi hingga tingkat kecamatan dan desa, dengan melibatkan kader penggerak keluarga di lingkungan masyarakat.

Anang meminta setiap unsur Gugus Tugas mulai mengambil peran sesuai tugas masing-masing, sembari menyempurnakan rencana aksi yang akan menjadi acuan pelaksanaan program. Masukan dari instansi dan organisasi yang terlibat diperlukan agar langkah pencegahan dan penanganan pornografi di Grobogan lebih terarah dan dapat dijalankan secara terpadu.

“Perkuat sinergi, pornografi yang kita gambarkan ngeri ini bisa kita cegah. Sekecil apa pun kontribusi kita,” tegasnya.

Melalui kerja bersama lintas instansi dan keterlibatan masyarakat, pencegahan pornografi diharapkan dapat menjangkau keluarga dan lingkungan sosial anak secara lebih luas. Edukasi, pengawasan, penanganan, dan pendampingan korban perlu berjalan beriringan agar perlindungan anak tidak berhenti pada penanganan kasus, tetapi juga menyentuh upaya pencegahan sejak dini. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 13 October 2026

Created: 13 October 2026

Purwodadi— Candaan yang membuat seseorang merasa dipermalukan, takut, atau terluka tidak bisa dianggap sepele hanya karena disebut sebagai gurauan. Dampaknya tetap nyata, baik bagi orang yang mengalaminya secara langsung maupun ketika tindakan tersebut berlanjut di ruang digital.

Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan Anang Armunanto saat menjadi pembicara dalam Webinar “Gerakan Sekolah Aman, Ramah Anak dan Bijak Bermedia Digital” yang diikuti pelajar SMA, SMK, dan MA, secara daring dari ruang kerjanya, Selasa (13/10/2026).

Anang mengingatkan bahwa teknologi digital membuka kesempatan bagi pelajar untuk belajar, mengembangkan kreativitas, dan membangun jejaring. Namun, ruang digital juga menyimpan risiko, mulai dari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, penipuan daring, hingga perundungan digital (cyberbullying).

Apa yang dilakukan melalui layar tetap memiliki konsekuensi dalam kehidupan sehari-hari. Komentar yang dianggap lucu oleh pengirimnya bisa melukai orang lain. Foto atau video yang disebarkan tanpa izin juga dapat mengganggu privasi dan kehormatan seseorang, terlebih jika konten tersebut terus beredar dan menjadi bahan ejekan.

Karena itu, Anang mengingatkan pelajar agar lebih berhati-hati ketika berinteraksi di media digital.

“Berpikir sebelum mengunggah, memeriksa sebelum membagikan, dan menghormati sebelum berkomentar,” pesannya.

Tiga prinsip tersebut menekankan bahwa kecakapan bermedia digital tidak cukup hanya dengan kemampuan menggunakan teknologi. Pelajar juga perlu mempertimbangkan kebenaran informasi, menghormati privasi, dan memikirkan dampak unggahan terhadap orang lain. Media digital semestinya dimanfaatkan untuk belajar, berkarya, berbagi informasi bermanfaat, serta membangun pertemanan, bukan menjadikan kekurangan orang lain sebagai bahan ejekan.

Prinsip menghormati sesama juga berlaku di lingkungan sekolah. Setiap anak berhak belajar dan mengembangkan diri tanpa takut mengalami kekerasan, intimidasi, diskriminasi, atau perundungan. Tindakan yang menyakiti tidak boleh dianggap wajar hanya karena dibungkus sebagai candaan, senioritas, atau kebiasaan kelompok.

Anang menegaskan, “Tidak boleh ada anak yang kehilangan kepercayaan diri karena dihina atau dikucilkan.”

Ia juga mengajak pelajar untuk tidak menjadi penonton ketika melihat perundungan. Menertawakan korban atau menyebarkan rekaman kejadian justru dapat memperpanjang dampak yang mereka alami. Sebaliknya, pelajar perlu memberikan dukungan dan melaporkan kejadian kepada guru, pihak sekolah, orang tua, atau pihak berwenang melalui saluran yang tepat.

“Melaporkan tindakan kekerasan bukan berarti mencari masalah. Justru hal tersebut merupakan bentuk kepedulian dan keberanian untuk melindungi sesama,” ujarnya.

Tanggung jawab menciptakan lingkungan aman tidak berhenti pada keberanian pelajar untuk melapor. Sekolah juga perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang aman, menjaga kerahasiaan identitas korban, dan menindaklanjuti laporan tanpa menambah tekanan bagi mereka. Peran orang tua, pemerintah, dan pihak terkait diperlukan agar setiap laporan mendapat perhatian dan penanganan yang tepat.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Grobogan mendorong terwujudnya lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak sekaligus penggunaan teknologi digital secara bijak. Lingkungan sekolah yang aman bukan hanya bebas dari kekerasan, melainkan juga memastikan setiap anak merasa dihormati, berani meminta pertolongan, dan memperoleh perlindungan ketika mengalami perundungan. (jsa)