Read Time: 1 min
Hits: 519

IMG 20221013 WA0027Grobogan – Dalam rangka meningkatkan penilaian Reformasi Birokrasi, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Grobogan melalui Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan Rapat Internal Persiapan Data Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Aplikasi Internal di Ruang JDIH Setda Grobogan, Selasa (11/10) kemarin. 

Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Yuliana Mulyani, SE, MM, serta dihadiri oleh operator dari masing-masing Bagian di lingkungan Setda Grobogan.
Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Yuliana Mulyani menyampaikan bahwa selain sebagai pemenuhan penilaian Reformasi Birokrasi, SOP Aplikasi Internal disusun  untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. 
Pada kesempatan itu, Bu Yuli, sapaan akrabnya, menghimbau kepada seluruh operator untuk mengumpulkan data dukung berupa petunjuk pelaksanaan penggunaan aplikasi agar segera ditindaklanjuti bersama pihak ketiga. 
Pihaknya mentargertkan data SOP per bagian masuk ke Bagian Perencanaan dan Keuangan paling lambat hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022. Harapannya SOP Aplikasi Internal ini bisa selesai pada Bulan Desember 2022. 
Penyusunan SOP Aplikasi Internal ini berdasar kepada Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
 
(Kontributor: Perkeu— Rzl; Protkompim— JSA (editor))
Read Time: 1 min
Hits: 444

IMG 20221011 WA0039Grobogan – Dalam rangka memantapkan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Grobogan melalui Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan Rapat Koordinas (Rakor) Pengisian Indikator RKA Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 di Ruang Rapat Lantai II Setda Grobogan, Senin (26/9/2022) beberapa waktu lalu. 

Kepala sub-bagian (Kasubbag) Keuangan Sunarto, S.Sos selaku pimpinan rapat menyampaikan bahwa sebagai langkah dalam memantapkan penyusunan RKA Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023 diperlukan koordinasi antar bagian di Sekretariat Daerah. Menurutnya, koordinasi tersebut dilakukan untuk mengevaluasi dan menyesuaikan indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan guna meningkatkan kualitas keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi.
Lebih lanjut, Kasubbag Keuangan juga menyampaikan bahwa setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan tahun anggaran 2022, rencananya akan ada penjadwalan terkait pengisian penyesuaian RKA pada aplikasi FMIS/SIMDA-NG (Financial Management Information System/Sistem Informasi Manajemen Daerah-Next Generation). 
FMIS/SIMDA-NG merupakan hasil pengembangan aplikasi SIMDA oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Mengutip dari laman bpkp.go.id, SIMDA sendiri sudah melewati berbagai dinamika dan perkembangan. Di awali dengan SIMDA keuangan, SIMDA BMD, SIMDA Pendapatan, SIMDA Perencanaan, hingga SIMDA Gaji. Untuk selanjutnya, BPKP akan terus mengembangkan SIMDA Next-G berbasis web atau FMIS agar lebih sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan akuntabilitas.
Sementara itu, Kasubbag Perencanaan, Adi Purwanto, SM menyampaikan terkait penyusunan Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 menyampaikan berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permepan-RB) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, bahwa setiap daerah wajib menyusun Peta Proses Bisnis dan dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 
Disampaikannya, Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome. 
IMG 20221011 WA0040Menurut Adi Purwanto, proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. 
Lebih lanjut, pihaknya berharap setelah dilakukan rapat koordinasi pengisian indikator RKA ini masing-masing Bagian di lingkungan Setda Grobogan dapat mengumpulkan Peta Proses Bisnis dari masing-masing bagian satu minggu setelah rapat dilaksanakan.
 
(Kontributor: Perkeu— Rzl; editor: Protkompim—JSA)
Read Time: 1 min
Hits: 648

IMG 20221011 WA0001Grobogan – Dalam rangka memahami regulasi terbaru dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas, Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan menyelenggarakan Sosialiasi Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 10 Oktober 2022. Sosialisasi yang diselenggarakan di Ruang Rapat Lantai 3 Setda Grobogan ini bertujuan agar APBD yang telah disusun dapat lebih tararah untuk kepentingan masyarakat dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan, Yuliana Mulyani, SE, MM serta dihadiri oleh Petugas Teknis/Operator/Bendahara Bagian Setda Kabupaten Grobogan.

Pada kesempatan itu, Kasubbag Perencanaan Adi Purwanto, SM. menyampaikan bahwa pengisian target dan indikator kinerja disesuaikan dengan Renstra Tahun 2021-2026. Sedangkan Ruang lingkup pedoman penyusunan APBD TA 2023 dalam Permendagri ini meliputi sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat, prinsip penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, dan hal khusus lainnya. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
Sementara itu, Kasubbag Pelaporan Suradi, SE. menyampaikan bahwa anggaran untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tadinya di Sub Kegiatan Perjalanan Dinas dialihkan ke Sub Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas. Dan terkait input penyesuaian DPA Perubahan TA 2022 serta Rencana Kas  di FMIS/Simda-NG untuk segera diselesaikan.
(Kontributor : Bag. Perencanaan Keuangan Setda Grobogan)

More Articles ...

Page 6 of 7

SKM Setda Grobogan Triwulan I Tahun 2026

SKM Setda Triwulan I Tahun 2026