Purwodadi— Zona Integritas bukan sekadar rangkaian dokumen atau formalitas administratif. Ia adalah cerminan dari komitmen bersama untuk membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani dengan sepenuh hati.

Semangat inilah yang coba ditimba oleh Tim Zona Integritas Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Grobogan bersama perangkat daerah lainnya saat mengikuti studi referensi daring ke Puskesmas Leces, Kabupaten Probolinggo, Rabu (21/5/2025). Kegiatan ini difasilitasi oleh Inspektorat Kabupaten Grobogan sebagai bagian dari upaya menguatkan langkah menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Puskesmas Leces menjadi salah satu teladan dalam penerapan nilai-nilai integritas yang berkelanjutan. Sejak memulai proses pada 2022 (?), mereka terus melakukan pembenahan hingga akhirnya berhasil meraih predikat WBK dari Kementerian PANRB pada Desember 2024. Capaian tersebut merupakan hasil dari konsistensi, kerja tim yang solid, serta kesediaan untuk berubah dan beradaptasi.

Dalam sesi berbagi praktik baik, tim Puskesmas Leces menjelaskan bahwa pembangunan Zona Integritas dimulai dengan pembentukan tim khusus. Namun, yang menjadi kekuatan mereka adalah keterlibatan aktif unit-unit teknis yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan proses layanan. Setiap bagian diajak terlibat sejak awal, agar nilai-nilai Zona Integritas benar-benar terinternalisasi melalui praktik kerja, bukan sekadar dokumen. Pendekatan ini menciptakan rasa memiliki dan memperkuat semangat perubahan dari dalam.

Salah satu hal yang sangat ditekankan adalah kepekaan terhadap suara masyarakat. Pengelolaan pengaduan dijadikan bagian dari rutinitas harian yang tak boleh diabaikan. Kepala Puskesmas Leces, dr. Imelda Kusumaningrum, menggambarkan bahwa pihaknya memantau pengaduan publik seperti halnya meminum obat.

“Kami memonitor pengaduan seperti minum obat tiga kali sehari—selalu kami cek, kami bahas, dan kami tindak lanjuti secara rutin”, ungkapnya. Kebiasaan ini memperkuat kedekatan layanan dengan kebutuhan masyarakat, dan menjadi cermin nyata komitmen terhadap perbaikan yang berkelanjutan.

Selain itu, survei kepuasan masyarakat dilakukan secara digital setiap bulan. Hasil survei dijadikan tolok ukur dalam mengevaluasi mutu pelayanan dan mendorong inovasi yang lebih relevan. Peralihan dari sistem manual ke digital memberikan manfaat besar, karena selain efisien, layanan menjadi lebih sistematis, terukur, dan transparan.

Puskesmas Leces juga menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap prinsip anti-pungli dan anti-gratifikasi. Potensi risiko diidentifikasi secara menyeluruh, baik di layanan klinis maupun non-klinis, dan ditindaklanjuti dengan mitigasi yang terukur. Kanal-kanal pengaduan dibuka secara luas, baik secara daring melalui media sosial dan WhatsApp, maupun luring di ruang tunggu dan ruang rawat inap. Semua saluran tersebut terhubung dengan sistem pelaporan nasional seperti SP4N Lapor dan Lapor Kanda, sehingga setiap masukan publik tercatat dan ditindaklanjuti secara akuntabel.

Tak hanya itu, setiap inovasi yang dikembangkan selalu diiringi dengan komitmen individu dari para inovator. Mereka bukan sekadar pelaksana, tetapi juga agen perubahan yang menjaga agar semangat perbaikan tetap menyala. Proses pembangunan Zona Integritas, menurut dr. Imelda, adalah proses luar biasa yang menuntut keberanian untuk mengubah cara berpikir dan cara bekerja. Bukan proses yang mudah, tetapi sangat mungkin diwujudkan ketika seluruh elemen berjalan dengan arah dan komitmen yang sama.

Bagi Kabupaten Grobogan, pengalaman ini menjadi bekal penting untuk membangun langkah serupa. Bahwa pembangunan Zona Integritas tidak hanya soal kepatuhan prosedural, tetapi tentang keberanian untuk menanamkan nilai-nilai integritas dalam setiap aspek kerja.

Langkah Grobogan kini sedang dimulai dengan harapan besar terciptanya birokrasi yang berdampak, dipercaya, dan benar-benar hadir memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Karena pada akhirnya, kepercayaan publik tumbuh dari kesungguhan yang dilakukan secara konsisten — dalam tindakan kecil maupun besar — yang semuanya dilakukan dengan komitmen menjaga integritas secara berkelanjutan. (jsa)

Purwodadi - Sekretariat Daerah (Setda) memiliki peran strategis dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah. Agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan efektif, efisiensi anggaran menjadi salah satu langkah yang perlu diterapkan secara cermat.

Untuk itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, memimpin rapat efisiensi anggaran di lingkungan Setda pada Rabu (12/3/2025). Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda ini dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum, Staf Ahli Bupati bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, serta para Kepala Bagian (Kabag) di lingkungan Setda.  

Efisiensi anggaran bukan hanya soal pengurangan belanja, tetapi memastikan bahwa alokasi anggaran digunakan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi setiap bagian di Setda.

Sebelum langkah efisiensi diterapkan, diperlukan identifikasi terhadap belanja yang dapat dioptimalkan atau disesuaikan.

Setiap bagian perlu mengkaji program kerja serta kebutuhan operasionalnya untuk menentukan pos mana yang dapat diefisienkan tanpa mengurangi efektivitas kinerja dan pelayanan administrasi pemerintahan.  

Hasil identifikasi ini menjadi dasar bagi evaluasi menyeluruh terhadap tugas dan fungsi masing-masing bagian. Dengan pendekatan ini, efisiensi yang diterapkan tidak hanya mengurangi beban anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap bagian tetap dapat menjalankan perannya dengan optimal.

Sebagai pusat koordinasi kebijakan daerah, Setda harus memastikan bahwa efisiensi anggaran tetap sejalan dengan kebutuhan organisasi dan mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan.  

Kebijakan efisiensi ini berpedoman pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 900/833/SJ.

Regulasi tersebut mengarahkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan belanja dengan membatasi kegiatan seremonial, mengurangi perjalanan dinas, serta menata ulang belanja operasional agar lebih tepat guna.

Selain itu, efisiensi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah, mendukung pencapaian misi pembangunan, serta memperkuat target pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui rapat ini, Sekda berharap setiap bagian di Setda dapat memahami dan menerapkan langkah-langkah efisiensi yang sesuai dengan regulasi.

Dengan strategi yang tepat, efisiensi anggaran tidak hanya memastikan pengelolaan keuangan yang lebih efektif, tetapi juga memperkuat kualitas layanan administrasi dan mendukung pembangunan yang lebih terarah serta berkelanjutan.(jsa)