Purwodadi — Di balik setiap ompreng makan siang yang tersaji di meja anak-anak sekolah, tersimpan harapan besar akan tumbuhnya generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh. Harapan inilah yang dijaga melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program pemerintah pusat yang dijalankan secara kolaboratif di daerah.
Pemerintah Kabupaten Grobogan menggelar evaluasi lintas sektor untuk memastikan kualitas dan ketepatan pelaksanaannya. Kegiatan evaluasi berlangsung Rabu (8/10/2025) di Aula Jananuraga Polres Grobogan, dipandu Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan Anang Armunanto dan dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, Dandim 0717/Grobogan, Kapolres Grobogan, dan Kajari Grobogan.
Forum ini mempertemukan berbagai unsur pelaksana program, mulai dari perangkat daerah, camat, kepala SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), hingga perwakilan sekolah dari jenjang KB/PAUD sampai SMA.
Dalam arahannya, Bupati Grobogan Setyo Hadi menegaskan bahwa esensi program MBG bukan sekadar memberi makan siang, tetapi memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi seimbang setiap hari. Program ini, ujarnya, merupakan investasi jangka panjang untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul. Karena itu, pengawasan di semua lini menjadi kunci agar pelaksanaannya berjalan sesuai standar.
Bupati mengingatkan bahwa tanggung jawab SPPG tidak berhenti pada proses memasak dan membagikan makanan. Kualitas setiap porsi harus benar-benar diperhatikan. Ia juga mendorong guru untuk ikut mengawasi secara aktif, sehingga pengendalian mutu dapat dilakukan bersama.
“Kalau ada porsi yang tidak layak, seperti bau, basi, atau tidak sesuai standar, segera dihentikan dan dilaporkan,” pesannya. “Kita kerja sama, bergandengan tangan, bersama-sama membantu SPPG, mendukung pelaksanaan program MBG ini berjalan dengan sukses.”
Upaya menjaga kualitas makanan juga didukung oleh kesiapan dapur produksi sebagai fasilitas kunci program. Dari sinilah proses pengolahan makanan bergizi dimulai setiap hari. Bupati menekankan pentingnya percepatan pembangunan dapur sebagai fondasi keberlanjutan program. Persebaran dapur yang belum merata perlu segera diatasi agar cakupan penerima manfaat semakin luas.
Dalam forum evaluasi ini muncul sejumlah catatan penting, mulai dari pemutakhiran data penerima, perbaikan sanitasi lingkungan, hingga peningkatan ketepatan distribusi. Pemerintah daerah mendorong penggunaan tenaga kerja lokal dan bahan pangan setempat, dengan melibatkan sekolah sebagai bagian dari rantai distribusi.
Wakil Bupati Grobogan H. Sugeng Prasetyo, selaku Ketua Satgas MBG, menekankan pentingnya penerapan standar kelayakan dapur secara menyeluruh. Setiap SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bukti bahwa dapur telah memenuhi syarat kebersihan dan sanitasi. Petugas pengolah makanan juga diminta memiliki Sertifikat Penjamah, sebagai jaminan bahwa mereka memahami cara mengelola makanan secara aman dan higienis.
Selain itu, setiap dapur perlu menerapkan prinsip HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) dan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik). Kedua prinsip ini menjadi pedoman dasar untuk memastikan seluruh proses pengolahan dilakukan secara terkontrol, mulai dari bahan baku hingga penyajian, sehingga makanan yang dihasilkan aman, bersih, dan bergizi.
Wakil Bupati juga mengingatkan agar anggaran Rp10.000 per porsi dimanfaatkan secara optimal untuk penyediaan makanan bergizi, dengan memperhatikan kebutuhan gizi sesuai jenjang pendidikan.
“Jangan sajikan menu anak PAUD/TK disamakan dengan anak SMA, apalagi terbalik. Hal-hal seperti ini harus diperhatikan,” ujarnya. “Makan Bergizi Gratis, bukan Makan Siang Gratis, apalagi sekadar Dapat Makan Siang. Gizinya harus berimbang.”
Komitmen terhadap standar juga datang dari unsur Forkopimda. Dandim 0717/Grobogan Letkol Kav Barid Budi Susila menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur serta percepatan pembangunan dapur produksi. Ia mengingatkan banyak persoalan di daerah lain muncul karena pelaksanaan tidak sesuai SOP. Untuk itu, pengawasan dilakukan secara terjadwal maupun mendadak dengan semangat kolaboratif, bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk menjaga mutu pelayanan bagi anak-anak.
Kajari Grobogan Daniel Panannangan turut menegaskan pentingnya pelaporan dan pengawasan yang konsisten. Hingga kini, Grobogan belum pernah mencatat kasus keracunan atau gangguan kesehatan akibat pelaksanaan program MBG. Ia menjelaskan, pelaporan tidak hanya mencatat insiden, tetapi juga berfungsi sebagai deteksi dini terhadap keluhan kesehatan seperti alergi atau gangguan pencernaan, sehingga penanganan dapat dilakukan cepat dan tepat.
Dukungan juga datang dari Polres Grobogan. Kapolres AKBP Ike Yulianto membuka akses bagi pengelola SPPG untuk meninjau dapur Polres yang telah dilengkapi alat uji kualitas makanan. Dapur ini diharapkan menjadi rujukan dalam penerapan standar keamanan pangan di lapangan.
Forum evaluasi berlangsung dalam suasana terbuka dan dialogis. Para peserta menyampaikan beragam tantangan, mulai dari distribusi yang belum merata hingga minimnya sosialisasi menu bergizi seimbang kepada peserta didik.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Grobogan Anang Armunanto mendorong perangkat daerah merancang kegiatan sosialisasi gizi secara berkelanjutan. Ia menilai, pembiasaan pola makan sehat sejak dini penting agar manfaat program benar-benar dirasakan anak-anak.
Sekda juga meminta para camat rutin meninjau pelaksanaan program di wilayah masing-masing sebagai tindak lanjut arahan Bupati. Ia menekankan, keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi lintas sektor dan konsistensi penerapan standar.
Dengan tata kelola yang rapi dan kerja sama semua pihak, pelaksanaan Program MBG dapat berlangsung tertib, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Grobogan berkomitmen mendukung program ini agar berjalan optimal dan tepat sasaran.
Melalui koordinasi yang kuat serta keterlibatan berbagai pihak, program ini diharapkan benar-benar memberi manfaat bagi anak-anak dan menjadi fondasi lahirnya generasi Grobogan yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing. (jsa)