- Read Time: 1 min
Grobogan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan kembali meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Ini merupakan penghargaan kedelapan yang diraih Pemkab Grobogan secara berturut-turut atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2022 diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Jateng Hari Wiwoho kepada Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M. di Auditorium BPK Jateng, Selasa (16/05/2023).
Bupati Sri Sumarni menyampaikan rasa syukur atas capaian opini WTP tersebut. Dirinya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran Pemkab Grobogan atas kerja keras hingga terwujud pengelolaan anggaran dan kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Alhamdulillah. Pencapaian Opini WTP kedelapan kali ini diraih berkat semangat seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) dan jajaran Legislatif di Kabupaten Grobogan. Saya berharap semoga capaian WTP tersebut dapat lebih memotivasi kinerja guna meningkatkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Grobogan serta mempertahankan kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan semakin akuntabel dan transparan”, ujarnya.
Sementara itu, Kalan BPK Jateng Hari Wiwoho mengatakan, pemeriksaan atas LKPD merupakan tugas konstitusional BPK dan BPK wajib menyerahkan LHP atas LKPD kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai tingkat kewenangannya. Lebih lanjut, Hari menyampaikan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. “Pemeriksaan atas laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan,” jelasnya.
Lanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, meskipun telah mendapat opini WTP, BPK masih menemukan beberapa permasalahan, antara lain kekurangan volume pekerjaan; pemberian stimulus PBB-P2 tidak sesuai surat keputusan Bupati; realisasi pembayaran insentif atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melebihi ketentuan; serta pembayaran belanja listrik PJU belum berdasar data pemakaian listrik yang akurat.
Menutup sambutannya, Kalan BPK Jateng Hari Wiwoho menyampaikan apresiasi atas upaya pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel.
“Kami berharap pimpinan dan anggota DPRD dapat memanfaatkan informasi yang kami sampaikan dalam LHP untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD sehingga kesejahteraan masyarakat semakin baik,” pungkasnya.
(Protkompim— JSA)
Grobogan - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Dr. Ir. Mohamad Sumarsono, M.Si menilai penelitian yang berkualitas sangat dibutuhkan Pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan maupun perumusan kebijakan pemerintah lainnya. Sehingga dirinya berharap perangkat daerah agar menjadikan hasil-hasil penelitian sebagai referensi dalam perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan.
Terkait optimasi pengelolaan hutan, Sekda Sumarsonono menyebut bahwa hampir 35% dari total luas wilayah Kabupaten Grobogan merupakan kawasan hutan produksi. Pihaknya menyoroti bagaimana strategi untuk mengoptimalkan kawasan hutan tersebut untuk sebesar-besa kesejahteraan rakyat tanpa mengobarkan fungsi ekologi.
Sementara itu, menyoal isu kebencanaan, banjir dan kekeringan kata Sekda Sumarsono adalah kejadian yang setiap tahun dihadapi Kabupaten Grobogan. Hal ini, kata dia tidak dapat terlepas dari permasalahan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Oleh karenanya, perlu dilakukan penanganan komprehensif dari hulu hingga hilir.
Grobogan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan secara massif menggelar pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Dr. Ir. Mohamad Sumarsono, M.Si menyebut bahwa upaya penanggulangan bencana bukanlah kerja sektoral, melainkan merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah/ pemerintah daerah, unsur masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta media massa.
Lanjutnya, pihaknya berharap dengan mengikuti pelatihan ini dapat meningkatkan kapasitas segenap komponen dalam menghadapi bencana sekaligus memperkuat kembali jejaring komunikasi serta meningkatkan semangat gotong royong menghadapi bencana.
