Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 14 July 2025

Created: 14 July 2025

Purwodadi — Penegasan peran dan tanggung jawab antarperangkat daerah menjadi salah satu kunci agar pemerintahan berjalan efektif dan selaras. Menyadari urgensi itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, memimpin rapat koordinasi terkait penegasan tugas dan fungsi serta uraian tugas jabatan perangkat daerah, Senin (14/7/2025), di Ruang Rapat Sekda.

Rapat ini dihadiri oleh Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik; Asisten Perekonomian dan Pembangunan; Asisten Administrasi Umum; serta kepala perangkat daerah dari Bappeda, BPPKAD, Disperakim, DLH, Dishub, Disperindag, DPUPR, Bagian Hukum, dan Bagian Organisasi Setda.

Forum ini menjadi bagian penting dari proses harmonisasi regulasi dan operasionalisasi di lapangan. Mengingat telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perubahan tersebut perlu segera diikuti dengan penyesuaian peraturan bupati, termasuk penghapusan istilah subkoordinator dan pembaruan uraian tugas.

Dalam konteks itulah, forum ini dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi dan memperjelas kewenangan atas sejumlah urusan yang masih berpotensi tumpang tindih. Beberapa isu yang dibahas antara lain pengelolaan sarana dan prasarana Alun-Alun Purwodadi, lampu penerangan jalan umum (PJU), pohon turus jalan, sarana pertamanan, pengelolaan parkir di tempat umum, pelaksanaan KUA-PPAS, serta pengelolaan sanitasi dan air minum.

“Di lapangan, kita masih menemukan kendala terkait hal-hal yang beririsan. Mungkin saling menunggu. Maka dari itu, perlu kita kuatkan kembali beberapa hal yang disepakati, agar ke depan semakin tepat dan tugas-tugas berjalan dengan baik. Sehingga jika terjadi masalah, bisa langsung action tanpa penugasan khusus. Optimalisasi tugas dan efisiensi pelaksanaan juga menjadi tujuan kita bersama,” ujar Sekda.

Ia juga menambahkan, “Mari kita diskusikan bersama,” seraya menegaskan pentingnya ruang dialog dan keterbukaan antarpemangku kebijakan agar tugas yang dijalankan benar-benar selaras, tidak tumpang tindih, dan saling mendukung.

Rapat ini sekaligus menegaskan bahwa sinkronisasi kebijakan bukan hanya untuk menghindari potensi duplikasi kerja, tetapi juga untuk mempercepat pengambilan keputusan dan memudahkan penyelesaian persoalan teknis secara langsung, tanpa harus menunggu penugasan tambahan.

Dengan pendekatan yang kolaboratif dan berbasis pada kesepahaman bersama, Pemerintah Kabupaten Grobogan berharap seluruh perangkat daerah dapat bergerak lebih lincah dan tepat dalam menjalankan fungsi masing-masing. Karena pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan bukan hanya bergantung pada aturan yang tertulis, tetapi juga pada soliditas tim yang menjalankan. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 14 July 2025

Created: 14 July 2025

Purwodadi — Apel pagi bukan sekadar rutinitas kedinasan, tetapi juga ruang untuk menumbuhkan nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan kesadaran peran sebagai abdi negara. Hal ini tercermin dalam apel gabungan di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda), Bappeda, BPPKAD, dan Satpol PP Kabupaten Grobogan, Senin (14/7/2025), yang dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, Heru Dwi Cahyono.

Dalam arahannya, Heru menyampaikan sejumlah hal penting, salah satunya terkait tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, melalui SE Nomor 7 Tahun 2025 tentang Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah.

Gerakan ini bertujuan mendorong keterlibatan aktif ayah dalam pengasuhan, terutama pada momen emosional seperti hari pertama anak masuk sekolah. Menurut Menteri Wihaji, kehadiran seorang ayah dalam momen tersebut dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan anak, serta memperkuat kedekatan emosional dalam keluarga.

“Harapannya, ada keseimbangan dalam pola pengasuhan sehingga para bapak juga ikut berkolaborasi dan memiliki porsi yang setara dalam membesarkan anak-anak kita,” ujar Heru.

Dari isu keluarga, Heru kemudian mengaitkan peran ASN dalam konteks yang lebih luas. Ia menekankan pentingnya membangun kesadaran spiritual dalam menjalankan tugas pemerintahan. Menurutnya, pekerjaan sebagai aparatur tidak semata bersifat administratif, melainkan merupakan bagian dari pengabdian yang memiliki nilai ibadah.

“Apa yang kita kerjakan bermuara pada pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah. Maka mari kita niatkan semuanya sebagai ibadah kepada Allah,” pesannya.

Ia menambahkan bahwa berbagai penelitian menunjukkan spiritualitas dalam bekerja dapat meningkatkan kinerja organisasi hingga 60–80 persen. Karena itu, memperkuat aspek spiritual bukan hanya membentuk pribadi yang tangguh, tetapi juga berdampak positif pada kinerja kolektif birokrasi.

Selain menyentuh sisi emosional dan spiritual, Heru juga menyampaikan pesan konkret tentang pengembangan kapasitas ASN. Ia mengutip arahan Sekda Grobogan, Anang Armunanto, yang menekankan pentingnya penguatan knowledge, dan skill sebagai kunci keberhasilan karir aparatur.

“Ilmu bisa diperoleh melalui pendidikan formal maupun nonformal. Yang belum S1 silakan lanjutkan, yang sudah S2 bisa bersiap ke S3. Selain itu, teruslah mengikuti pelatihan, seminar, dan memperbarui pemahaman terhadap regulasi terkini,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa dinamika global saat ini menuntut kesiapsiagaan dan adaptabilitas tinggi. Ketidakpastian ekonomi dunia, dampak perang dagang, hingga pemberlakuan regulasi nasional seperti KUHP pada 2026 adalah tantangan nyata yang harus direspons dengan kecakapan dan wawasan yang terus diperbarui.

“Meski dampaknya tidak selalu langsung terasa, kita semua adalah bagian dari ekosistem ekonomi global. Maka, perkembangan geopolitik dan regulasi baru akan memengaruhi ruang gerak kebijakan dan layanan kita,” tambahnya.

Melalui apel ini, Heru tidak hanya mengingatkan pentingnya kinerja birokrasi, tetapi juga mengajak seluruh ASN untuk terus bertumbuh dalam semangat belajar, menjadi teladan di keluarga, serta bekerja dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab.

Pada akhirnya, birokrasi yang tangguh bukan hanya ditentukan oleh efektivitas sistem, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya—mereka yang bekerja dengan integritas, kasih sayang, dan kesadaran mendalam akan makna pengabdian, baik di kantor maupun di rumah. (jsa)