Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 11 February 2026

Created: 11 February 2026

Purwodadi— Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin kuat, pembangunan tidak lagi cukup hanya cepat terealisasi. Kepastian hukum menjadi fondasi penting agar setiap kebijakan berjalan tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen itu ditegaskan dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Bupati Grobogan dan Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan di Kantor Kejaksaan Negeri Grobogan, Rabu (11/2/2026).

Penandatanganan yang disaksikan jajaran perangkat daerah tersebut menjadi langkah penguatan sinergi di bidang perdata dan tata usaha negara. Dalam sambutannya, Bupati Setyo Hadi menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar agenda administratif.

“Kita tidak sedang hanya membubuhkan tanda tangan di atas materai,” ujarnya, “namun meneguhkan kembali janji bakti kepada masyarakat.”

Pernyataan itu sekaligus menggambarkan arah kolaborasi yang ingin dibangun. Bupati menyebut pembangunan dan hukum sebagai dua sisi yang tidak terpisahkan. Pembangunan tanpa landasan hukum yang kokoh akan rapuh, sementara hukum yang tidak adaptif dapat menghambat kemajuan. Karena itu, kerja sama ini ditujukan untuk menciptakan ruang pemerintahan yang sehat—di mana inovasi tetap tumbuh, namun tetap berada dalam batas aturan.

Secara substansi, kerja sama ini memperkuat tiga pilar utama melalui peran Jaksa Pengacara Negara.

Pertama, mitigasi risiko hukum sejak tahap perencanaan dan penganggaran. Melalui pendampingan serta pemberian legal opinion, pemerintah daerah berupaya memastikan setiap kebijakan memiliki dasar hukum yang jelas dan meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari. Pendekatan preventif ini diharapkan memberi kepastian bagi aparatur sekaligus menjaga program pembangunan tetap berjalan sesuai koridor regulasi.

Pilar kedua adalah penyelamatan dan pemulihan aset daerah. Tanah, bangunan, maupun piutang daerah pada dasarnya merupakan kekayaan publik yang harus dilindungi. Apabila muncul persoalan hukum, pemerintah daerah dapat memberikan kuasa khusus kepada Kejaksaan untuk melakukan langkah penyelesaian sesuai ketentuan. Setiap aset yang kembali tertib secara hukum pada akhirnya bermuara pada optimalisasi pelayanan dan penguatan kapasitas daerah.

Adapun pilar ketiga menyangkut penguatan posisi pemerintah daerah dalam menghadapi perkara perdata maupun sengketa tata usaha negara. Dalam hal terjadi gugatan, Kejaksaan hadir mewakili pemerintah daerah untuk memastikan kepentingan negara dan masyarakat tetap terlindungi sesuai peraturan perundang-undangan.

Kerja sama ini juga menyentuh dimensi sosial melalui dukungan pelaksanaan pelatihan kerja bagi pelaku tindak pidana. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan, tetapi juga memiliki peran pembinaan dan pemulihan, agar warga binaan memiliki bekal keterampilan saat kembali ke tengah masyarakat.

Melalui sinergi ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan menegaskan arah pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada percepatan realisasi program, tetapi juga pada kepastian hukum dan perlindungan kepentingan publik. Dengan tata kelola yang semakin tertib dan terukur, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran diharapkan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar memberi manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Grobogan. (jsa)

Admin Setda

Read Time: 1 min

Published: 11 February 2026

Created: 11 February 2026

PURWODADI — Di tengah tuntutan pelayanan publik yang kian meningkat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan menegaskan bahwa setiap program dan setiap rupiah anggaran harus memberi hasil yang nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui pendampingan persiapan evaluasi internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diikuti seluruh Perangkat Daerah secara daring, Rabu (11/2/2026).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, dari ruang kerjanya. Mengawali arahannya, Sekda mengingatkan bahwa forum virtual tetap menuntut kesungguhan dan konsentrasi penuh.

“Saya menyadari, mengikuti kegiatan secara daring memiliki tantangan tersendiri,” ujarnya. Bukan hanya soal jaringan internet, tetapi juga distraksi di sekitar peserta. “Kamera menyala, tetapi pikiran bisa ke mana-mana. Karena itu, mari kita ikuti dengan fokus.”

Menurut Sekda, pembahasan dalam pendampingan ini tidak semata-mata menyangkut kelengkapan dokumen atau capaian angka. Nilai AKIP memang penting, namun yang lebih mendasar adalah menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen manajemen yang memastikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan benar-benar berorientasi pada hasil. Setiap program, lanjutnya, harus mampu menjawab tiga pertanyaan mendasar: apa tujuan yang hendak dicapai, hasil apa yang ingin diwujudkan, dan apakah anggaran yang digunakan benar-benar memberi manfaat.

“Kalau tiga hal ini tidak bisa dijawab dengan jelas, maka sehebat apa pun dokumen yang kita susun, akuntabilitas kinerja tetap akan dipertanyakan,” tegasnya.

Penguatan evaluasi tersebut selaras dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi AKIP. Regulasi ini mengarahkan evaluasi kinerja agar lebih sistematis dan terukur, mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi internal. Setiap Perangkat Daerah diwajibkan melakukan evaluasi mandiri pada bulan Maret, sebelum dilanjutkan evaluasi menyeluruh oleh Tim Evaluator bentukan Bupati pada bulan Mei.

Dalam konteks itu, Sekda menekankan bahwa evaluasi internal bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan ruang pembenahan berkelanjutan. Ia mengingatkan agar pimpinan perangkat daerah tidak menunggu penilaian eksternal untuk melakukan perbaikan.

“Jangan sampai indikator kinerja rajin rapat, tetapi hasilnya tidak jelas,” ujarnya. Target yang tercapai secara administratif, menurutnya, harus sejalan dengan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat. “Jangan sampai target kinerja tercapai 100 persen, tetapi masyarakat tidak merasakan perubahan apa pun.”

Ia juga mendorong peserta memanfaatkan pendampingan sebagai ruang diskusi dan pendalaman materi, sehingga potensi kekurangan dapat diidentifikasi lebih awal. “Lebih baik kita repot sekarang, daripada panik saat hasil evaluasi keluar,” katanya.

Melalui penguatan evaluasi internal AKIP ini, Pemkab Grobogan menegaskan arah kebijakan yang semakin berorientasi hasil. Evaluasi yang fokus dan tepat diharapkan tidak hanya memperbaiki tata kelola pemerintahan, tetapi juga memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat Grobogan. (jsa)